Madina

Masyarakat Madina Demo Tolak RUU HIP di DPRD Madina

Panyabungan | okemedan –  Ratusan masyarakat Mandailing Natal yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madina Bersatu melakukan aksi unjuk rasa menolak Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau dikenal RUU HIP, di Gedung DPRD Madina, Selasa (7/7/2020) sekira pukul 10.00 WIB.

Aliansi Masyarakat Madina Bersatu tersebut terdiri dari Pemuda Pancasila, Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Muhammadiyah, majelis shalawat Ahbabun Nabi, Hijril Haramain, FKPPI, IM3, Gerakan Pemuda Alwasliyah, IPK, dan ikatan remaja masjid se kecamatan Panyabungan.

Aksi damai massa dikawal ketat personel kepolisian termasuk dari satuan brigadir mobil dan satuan polisi pamong praja.

Kordinator aksi, H Amin Rangkuti mengatakan masyarakat Madina resah atas adanya RUU HIP yang erat kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Karena itu aliansi masyarakat Madina bersatu menolak keras agar pemerintah dan DPR RI mencabut RUU HIP tersebut.  Sementara Pancasila sudah final yang merupakan hasil perjuangan para pahlawan terdahulu.

“Satu huruf pun dihilangkan, maka kami siap menunggu komando dari ulama untuk melakukan jihad di jalan Allah, kami tidak akan rela Pancasila diganti dengan ekasila dan Trisila atau apapun namanya, ” kata Amin Rangkuti yang juga sekretaris DPW FPI Madina.

Sekretaris Pemuda Pancasila Madina Al-Hasan Nasution membacakan pernyataan sikap penolakan mereka terhadap RUU HIP.

Pertama, masyarakat Madina mendukung sepenuhnya dan siap mengawal dan mengamankan maklumat MUI dan keputusan MUI se Indonesia tentang penolakan secara tegas RUU HIP.

Kedua, menolak keras tentang pembahasan RUU HIP di DPR RI dan meminta DPR RI segera mencabut dari Prolegnas bukan untuk menunda atau mengganti judul lain, tapi harus dicabut.

Ketiga, RUU HIP penuh dengan muatan konrtaversional dan mengganti makna Pancasila itu sendiri. Untuk itu kami meminta aparat penegak hukum menangkap menyeret ke ranah hukum pengusul RUU HIP tersebut.

Keempat, meminta kepada rakyat Indonesia untuk selalu siap siaga serta menolak paham marxisme, komunisme, sekularisme dan lainnya dalam bentuk organisasi dan simbol apapun dan mengawal TAP MPRS tahun 1966 tentang pembubaran PKI.

Kelima, meminta kepada DPRD Madina dan Bupati Madina agar dapat memberikan rekomendasi tertulis kepada DPR RI untuk menolak dan mencabut RUU HIP serta menyampaikan aspirasi penolakan masyarakat Madina kepada DPR RI dan Presiden RI.

(M1)

Berikan Komentar

Baca Juga

Back to top button