OkePolitik

Gubsu Harapkan Koordinasi Aktif Pilkada Serentak 2020

Medan | okemedan-Guna memaksimalkan persiapan serta pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengimbau kepada para penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya untuk aktif berkordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda).

“Jika ada masalah, tolong segera komunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota, karena kita ini ibarat satu keluarga. Jangan sampai ada persoalan yang bisa diketahui orang luar, jadi kita harus selesaikan bersama,” ujar Gubernur, didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan Arsyad Lubis, dalam Rapat Pilkada Serentak 2020 di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (2/7/2020) .

Antara penyelenggara dan pemerintah kabupaten/kota harus aktif berkomunikasi untuk tujuan lancarnya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Sumut yang akan diselenggarakan di 23 daerah.

Gubernur juga menyampaikan komitmennya terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di Sumut. Karena berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), anggaran dari APBD Sumut sebesar Rp247,97 Miliar dan dicairkan bertahap sesuai kebutuhan.

Secara teknis, Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah soal teknis penyelenggaraan.

Katanya, seluruh tahapan yang sudah berjalan, hampir tidak ada kendala berarti meski ada beberapa daerah yang perlu percepatan.

“Ini kan baru 30% tahapan berjalan. Pada umumnya uang di NPHD itu sudah 44% secara rata-rata. Hanya ada beberapa daerah yang belum sampai 40%, itu yang kita dorong untuk percepatannya,” jelas Basarin.

Sementara Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin menyebutkan persentase pencairan anggaran Pilkada secara umum tidak mempengaruhi pelaksanaan. Meskipun ada yang masih 7% (dari total pengajuan anggaran/NPHD) seperti Tapsel, hal itu karena sempat ada penundaan tahapan pelaksanaan.

Yang terpenting, kata Herdensi, adalah kerja sama antara penyelenggara Pilkada dengan GTPP Covid-19 di 23 kabupaten/kota. Sebab jajarannya punya tugas melaksanakan pesta demokrasi, tetapi juga harus menaati protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi yang melibatkan banyak orang dan banyak tempat.

“Tadi sudah kami sampaikan bahwa dalam waktu dekat kami akan melakukan rapid test kepada seluruh jajaran penyelengara, khususnya yang akan terlibat pada pemutakhiran data. Jumlahnya 19.250 lebih orang yang kita estimasi akan terlibat,” jelasnya.

Selain itu, rapid test dan Alat Pelindung Diri (APD) juga harus disediakan untuk tahapan berikutnya dalam jumlah besar. Yakni sebanyak 19.000 tempat pemungutan suara (TPS), dikali 9 orang, dengan rincian 7 orang petugas TPS dan dua petugas pengamanan.

“Artinya dibutuhkan kerja sama dengan GTPP Covid-19 untuk protokol kesehatan. Sejauh ini dana transfer APBN untuk pengadaan APD di angka Rp72 Miliar ke kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan masing-masing. Tetapi seperti Nias Selatan, bisa jadi tidak ada peralatan rapid test. Makanya ada bantuan dari Pemprov Sumut,” katanya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan berharap apa yang disampaikan Gubernur terkait komitmen Pemprov terhadap Pilkada, dapat dimaksimalkan sesuai jadwal tahapan Pilkada serentak 2020. Untuk itu dirinya juga mengingatkan kepada penyelenggara di kabupaten/kota agar menyurati pemerintah daerah terkait pencairan dana.

(zan)

Berikan Komentar

Baca Juga

Back to top button