PPDB 2020 Syarat dengan Masalah, Ombudsman : Gubsu Harus Tindak Tegas Oknum yang Bermain

oleh -124 kali dibaca
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar.okemedan/ist

Medan | okemedan – PPDB 2020 yang diumumkan hari ini, Senin (29/6/2020), menuai protes dan keluhan dari masyarakat Sumut. Pasalnya pelaksanaan PPDB diduga syarat kecurangan mulai persoalan zonasi hingga adanya oknum dinas pendidikan diduga bermain.

Hal itu diungkapkan Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar melalui siaran persnya kepada wartawan.

“Hari ini, Ombudsman banyak mendapat laporan, baik melalui telepon maupun melalui media sosial, mengenai keluhan soal PPDB tingkat SMA yang hari ini diumumkan,” ungkap Abyadi.

Dia menyebutkan, permasalahan itu tidak hanya dari Kota Medan, tapi juga datang dari beberapa daerah di Sumut seperti dari Simalungun,  Kisaran dan beberapa daerah lainnya.

“Ini menggambarkan PPDB tahun 2020 ini syarat dengan masalah,” katanya.

Abyadi menyebutkan beberapa isu masalah yang dilaporkan kepada Ombudsman yakni ada dugaan kecurangan dalam sistem zonasi.

“Ada yang jarak rumah dengan sekolah lebih dekat tidak lulus, tapi ada yang jaraknya lebih jauh justru lulus,” sebutnya.

Kemudian, ada yang melaporkan bahwa ada yang diduga mendadak rumahnya pindah dekat sekolah. Diduga ini bisa terjadi karena ada permainan dalam Surat Keterangan domisili.

“Jadi, diduga ada main dalam Surat Keterangan Domisili,” katanya.

Sukses modus permainan ini bisa saja terjadi karena ada oknum-oknum di Disdik selaku panitia PPDB, yang memberi informasi celah kepada masyarakat untuk lulus melalui jalur zonasi.

Selanjutnya tidak ada SMAN di kecamatan. Permasalahan ini terjadi di Kecamatan Jawa Meraja dan Kecamatan Hatonduon, Kabupaten Simalungun. Di dua kecamatan ini tidak ada SMA Negeri. Akhirnya, anak anak di dua kecamatan ini tidak ada yang masuk sekolah negeri. Sementara di sekolah swasta, berbiaya mahal.

“Ombudsman RI Perwakilan Sumut sangat menyayangkan kesemrawutan penyelenggaraan PPDB tingkat SMA tahun ini. Kita berharap agar masalah ini bisa diselesaikan. Kasihan benar orang yang mengikuti proses PPDB ini dengan jujur dan sesuai aturan tapi ternyata mereka dikalahkan oleh orang-orang yang bermain curang,” kesal Abyadi.

Apalagi bila kecurangan itu melibatkan oknum oknum di Disdik atau oknum dari instansi lain.

“Ombudsman RI Perwakilan Sumut juga meminta agar Gubernur Sumut memberi perhatian serius masalah penyelenggaraan PPDB yang syarat dengan masalah ini,” tegasnya.

Bagaimana Sumut mewujudkan visi misi Sumut Bermartabat kalau penyelenggaraan pendidikannya tidak beres.

“Kasihan anak-anak kita yang bertarung jujur dan memenuhi aturan, tapi ternyata mereka dikalahkan oleh orang-orang yang berperilaku tidak jujur. Sayang sekali generasi kita,” kata Abyadi.

Menurutnya, Sumut Bermartabat itu harus diawali dengan penyelenggaraan pendidikan yang jujur. Karena itu, Ombudsman berharap Gubernur Sumut mengevaluasi penyebab banyaknya masalah dalam penyelenggaraan PPDB ini.

Gubernur juga harus mencari asal muasal penyebabnya. Bila menemukan ada pihak pihak yang mencoba membuat sistem PPDB ini jadi kacau dan membuat masyarakat jadi resah, gubernur harus mengambil tindakan tegas.

Misalnya, kalau masalah ini ada kaitannya dengan permainan Surat Keterangan Domisili, maka pejabatnya harus ditindak tegas. Karena sesuai laporan masyarakat, kesemrawutan pelaksanaan PPDB ini ada kaitannya dengan penerbitan Surat Keterangan Domisili. Ini harus ditelusuri oleh Gubernur. Kalau benar ada kaitannya, harus segera mengambil tindakan tegas,” harapnya.

(zan/ril) 

Berikan Komentar