OkeNews

GPA Sumut Minta Presiden Pertimbangkan Permintaan Ormas Besar Islam Tunda Pilkada

Medan I okemedan. Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Sumatera Utara, Zulham Efendi Siregar meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mempertimbangkan dengan seksama permintaan sejumlah Ormas Besar Islam seperti Al Washliyah, NU dan Muhammadiyah untuk menunda pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

Hal itu ditegaskan Zulham Efendi Siregar kepada wartawan, Selasa (22/9), menanggapi adanya desakan dari elemen masyarakat terutama Ormas Islam terkait pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Tokoh Pemuda Islam Sumut ini, permintaan penundaan pelaksanaan Pilkada yang diutarakan Ormas-ormas Islam memiliki alasan yang kuat yakni situasi sekarang ini terutama penyebaran Virus Covid- 19 yang kian meluas, bahkan belum juga dapat diatasi.

Menurutnya sebaiknya Presiden harus mengambil tindakan preventif demi memutus rantai penyebaran covid-19 tersebut.

Wabah ini akan lenyap jika semua lapisan masyarakat dan pemerintah bahu membahu menerapkan protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Civid-19, bukan memaksakan kehendak melaksanakan pentas pemilihan kepala daerah.

Padahal, jika pelaksanaan Pilkada tersebut tetap dilakukan dikhawatirkan akan memberikan preseden buruk bagi proses demokrasi di indonesia.

Ditegaskan Zulham, Presiden Joko Widodo juga harus mempertimbangkan permintaan sejumlah Ormas Islam di Indonesia memiliki Umat yang taat dan fanatik kepada Ulama dan Kiyainya.

Sebab, lanjutnya, apabila ormas-ormas Islam dan Para Ulama mengeluarkan Fatwa melarang umatnya untuk datang ke TPS seperti mengimbau untuk tidak melaksanakan Sholat di Masjid ketika wabah Covid pertama muncul dan menyebar luas, bisa dipastikan akan terjadi angka Golput sangat besar terjadi di Pilkada 2020.

Selain itu, kata Zulham, jika pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 tetap digelar, maka berdampak munculnya Kluster (kelompok) baru yang tidak disadari mampu melakukan penyebaran virus corona.

“Kita belum bisa membuat pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah seperti di luar negeri yang serba canggih tanpa harus ke TPS, cukup melalui handphone atau aplikasi. Itulah yang menjadi ke khawatiran jika Pilkada serentak tahun ini tetap dilakukan, proses pemilihan masih manual dan mengharuskan orang untuk datang memberikan hak suaranya di TPS, ” sebutnya.

Zulham menyebutkan, persoalan tersebut menjadi sebuah dilema bagi Indonesia dimana kita dihadapkan dengan persoalan serius yang terjadi di masa pandemi ini, dimana pelaksanaan Pilkada terjadi diantara kewajiban menyelamatkan keberlangsungan hidup dan juga menyelamatkan keberlangsungan roda perekonomian masyarakat.

Untuk itu, sebut Zulham, Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Sumatera Utara meminta kepada Presiden, DPR dan KPU untuk segera bertemu dengan Tokoh-tokoh Agama, Ulama, Tokoh Pemuda dan Ormas-ormas Islam di Indonesia untuk memutuskan penundaan Pilkada tersebut serta mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan hidup bangsa ini.

OM-zan 

Berikan Komentar

Baca Juga

Back to top button