OkeNews

Dzulmi Eldin Divonis 6 Tahun Penjara

Medan – Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan periode 2016-2021 dihukum 6 tahun penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (11/6/2020).

Selain itu, Dzulmi Eldin juga dikenakan denda yang harus dibayarkan sebanyak Rp 500 juta, dengan subsider 4 bulan kurungan.

“Mengadili, terdakwa Dzulmi Eldin terbukti dan menyakini telah bersalah menurut hukum dengan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan ini majelis hakim menghukum dengan pidana selama 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta, bila tidak digantikan, maka akan dijatuhkan 4 bulan kurungan,” putus Majelis Hakim yang diketuai oleh Abdul Aziz.

Selain itu, hak politik Dzulmi Eldin juga dicabut selama 4 tahun setelah masa hukuman pokok berakhir.

Majelis hakim menimbang hal yang memberatkan Dzulmi Eldin tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan telah melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Melainkan yang meringankan, Dzulmi Eldin bersikap sopan di persidangan,” ujar Abdul Aziz.

 

Majelis hakim sependapat dengan Jaksa KPK menghukum terdakwa dengan pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999.

“Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” urai Hakim.

Namun majelis hakim menghukum terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya.

Diketahui pada sidang sebelumnya, Dzulmi Eldin dituntut oleh Jaksa KPK dengan 7 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan subsider 6 bulan.

Proses sidang Dzulmi Eldin secara daring.

Di persidangan pembacaan putusan digelar secara daring. Mantan Kadispenda Kota Medan itu (Dzulmi Eldin) berada di Rutan Tanjung Gusta, hanya mendengarkan pembacaan putusan oleh majelis hakim melalui layar monitor. Hanya penasihat hukumnya hadir diruang sidang PN Medan. Sedangkan jaksa KPK berada di gedung KPK.

Usai pembacaan putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan banding atau tidak. Namun baik terdakwa maupun tim penuntut KPK menyatakan masih pikir-pikir atas putusan itu.

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut KPK, Dzulmi Eldin bersama-sama dengan Samsul Fitri selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan (penuntutan dilakukan terpisah), melakukan perbuatan korupsi pada sekitar Juli 2018 – 15 Oktober 2019.

Dzulmi melalui Samsul disebut menerima uang total Rp2,155 miliar dengan maksud, agar terdakwa tetap mempertahankan para kepala OPD/pejabat eselon II lainnya, dalam jabatannya masing-masing di Pemkot Medan.

Eldin juga memerintahkan Samsul Fitri yang juga orang kepercayaannya, untuk meminta uang kepada Kepala OPD di lingkungan Pemko Medan. Uang itu untuk membayar operasional kegiatannya antara lain, dana keberangkatan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Tarakan Kalimantan Utara.

Selanjutnya dana untuk perjalanan selama menghadiri undangan acara “Program Sister City” di Kota Ichikawa, Jepang, 15 – 18 Juli 2019.

Dalam kunjungan itu, Eldin membawa Samsul Fitri beserta keluarganya yang tidak berkepentingan, seperti istri dan anaknya, serta memperpanjang waktu kunjungan itu selama tiga hari.

(diaz)

Berikan Komentar

Baca Juga

Back to top button