Walhi Sumut Serahkan Memori Banding Gugatan Izin PLTA Batang Toru ke PTUN

oleh

OkeMedan-Medan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara serahkan dokumen memori banding atas ditolaknya gugatan mereka terhadap SK Gubernur Sumut, terkait pembangunan PLTA Batang Toru ke PTUN Medan di Jalan Bunga Raya, Medan Sunggal, Rabu (8/5/2019).

” Dalam memori banding yang kita serahkan tadi. Ada beberapa bantahan terhadap pertimbangan majelis hakim PTUN Medan ketika memutuskan menolak gugatan kita (Walhi Sumut) dalam sidang tingkat pertama,” kata Koordinator Kuasa Hukum WALHI Sumut, Golfrid Siregar kepada wartawan usai menyerahkan memori banding, Rabu (8/5/2019).

Beberapa bantahan yang diajukan, sebut Golfrid diantaranya, terkait pengajuan 5 saksi ahli yakni penduduk dari desa yang terdampak langsung pengerjaan proyek PLTA Batangtoru oleh Walhi Sumut. Anehnya, saksi fakta ini dinyatakan oleh majelis hakim tidak relevan.

“Kita akan mempertanyakan alasan hakim menyatakan mereka (5 saksi ahli) tidak relevan apa, sementara mereka merupakan warga dari desa yang desanya masuk dalam areal pengerjaan proyek,” kata Golfrid.

Dokumen memori banding

Tidak itu saja, kata Golfrid pihaknya juga membantah terkait pernyataan dari saksi ahli Onrizal. Dimana, Onrizal dipersidangan jelas menyatakan, bahwa tandatangannya dipalsukan dalam dokumen kajian Amdal yang menjadi dasar keluarnya SK Gubernur soal pembangunan proyek tersebut. Dan juga diperkuat dengan adanya laporan Onrizal ke Polda Sumut, dengan dalil adanya pemalsuan dokumen.

“Apa yang diatas tidak menjadi pertimbangan majelis hakim. Kami menilai, putusan majelis hakim PTUN Medan banyak keliru. Kita telah menyampaikan dalam memori banding atas pertimbangan majelis hakim tersebut,” katanya.

Proyek pembangunan PLTA Batang Toru

Pandian Adi, anggota kuasa hukum Walhi Sumut menambahkan, terkait kajian daerah tersebut merupakan kawasan rawan gempa, saksi ahli yang mereka ajukan sudah menyatakan hal tersebut. Namun hal ini dibantah dengan hadirnya saksi ahli NSHE yang ternyata merupakan pegawai dari perusahaan tersebut.

“Saksi ahli yang mereka hadirkan yakni Didiek Djarwadi itu tidak bisa menjadi saksi ahli. Sebab, dia merupakan pegawai NSHE yang keterangannya tentu akan subjektif,” pungkasnya.

Diketahui pihak PTUN Medan beberapa waktu lalu menolak gugatan Walhi Sumut atas SK Gubernur Sumut yang menjadi dasar pelaksanaan proyek PLTA Batangtoru. Namun pihak Walhi langsung menyatakan banding atas putusan tersebut.

Diketahui, Walhi Sumut menggugat SK Gubernur nomor 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tentang perubahan ijin lingkungan rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru dari kapasitas 500 MW menjadi 510 MW dan perubahan lokasi Quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) tertanggal 31 Januari 2017.

OM VH

Berikan Komentar