Unjukrasa ke Kejatisu, BPM-SU Segera Lapor ke Kejagung Proses LP Dugaan Korupsi Kadis Pertanian Madina

oleh -330 kali dibaca

OkeMedan-Medan

Pengurus Besar Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PB BPM-SU), segera melaporkan kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Ini terkait kekecewaan atas tanggapan Kasi bidang Intelijen Kejatisu, Herman Syafruddin, soal Laporan Pengaduan (LP)resmi BPM-SU tentang dugaan korupsi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Madina, TZR.

Dalam LP resmi itu, BPM-SU menerangkan Kadis Pertanian Madina diduga telah melakukan dugaan korupsi dengan memotong penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) untuk seluruh kelompok tani di Kab. Madina pada tahun 2015.

Ini disampaikan, Kordinator PB BPM-SU, Zul Ilham Harahap ketika berunjukrasa di kantor Kejatisu Jalan AH Nasution Medan, Rabu (27/3/2019). ” Kita kecewa dengan tanggapan kasi bidang intelijen Kejatisu, Herman Syafruddin, menyebutkan untuk.membuat laporan pengaduan (LP) resmi. Kami sudah membuat LP secara resmi sebulan lebih yakni pada 21 Februari 2019, langsung dihadapan Kasipenkum,” sebutnya.

Dikatakannya, unjukrasa yang dilakukan massa BPM-SU adalah mendesak, menuntut dan mempertanyakan, sudah sampai mana proses penanganan oleh Kejatisu terhadap LP.

“Dengan penyampaian Herman Syafruddin kepada kami, artinya tidak ada kordinasi antara Kasipenkum dan bidang intelijen Kejatisu. Atas hak, itu kami segera melapor ke Jamwas Kejagung, untuk dilakukan penindakan dan evaluasi kinerja Kejatisu, karena dinilai lambat menangani kasus korupsi di Sumut,”terangnya sembari banyak laporan dari masyarakat, namun tak sampai ke persidangan.

Zul Ilham juga menyatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000, yang isinya setiap orang berhak mendapatkan informasi baik secara lisan ataupun tulisan sejak informasi /Laporan yang di berikan kepada aparat penegak hukum

Zul Ilham dalam orasinya menyatakan, BPM-SU pada 21 Februari 2019 resmi melaporkan dugaan korupsi Kadis Pertanian Madina, TZR, Dkk ke Kejatisu. Dan telah menyerahkan data dan dokumen terkait penyaluran dana Bansos berupa kegiatan Pengembangan Optimalisasi Sub Sektor tanaman pangan di  Dinas Pertanian & Peternakan Kabupaten Madina tahun 2015.

* Pemotongan Atas Perintah Kadis

Dalam LPnya, BPM-SU juga menyerahkan data/dokumen pemotongan dana bansos kelompok tani oleh PPL (Panitia Pengawas Lapangan). Dimana dalam data/dokumen pemotongan atas perintah Kadis. Selain itu, segala keperluan belanja yang dibutuhkan kelompok tani, Kadis yang membelanjakannya.

Sebelumnya Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian kepada massa BPM Sumut pada Rabu (20/3/2019) lalu mengatakan, terimakasih kepada mahasiswa yang telah melaporkan secara resmi dugaan korupsi Kadis Pertanian Madina, TZR, dkk.

LP Dugaan korupsi Kadis Pertanian di Kejatisu

“Laporan pengaduan BPM Sumut sudah sampai kepada Kepala Kejatisu. Dan yakin, Kejatisu segera proses laporan pengaduan dugaan korupsi Kadis Pertanian Madina terkait dana bansos untuk kelompok tani,” sebut Sumanggar.

Dikatakanya, laporan pengaduan BPM Sumut disertai dokumen-dokumen. Jika dianggap layak segera dilakukan pengusutan dugaan korupsi penyaluran dana bansos untuk kelompok tani oleh Dinas Pertanian Madina.

Kadis Pertanian dan Peternakan Kab Madina, Taufik Zulhendra Ritonga saat dikonfirmasi via seluler miliknya, tidak dapat dihubungi. Pesan singkat (SMS) berhasil Ter, namun hingga berita ini dimuat belum ada balasan.

*Pernah Dua Mangkir Dipanggil Poldasu

Informasi diperoleh, Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Madina, TZR terkesan kebal hukum. Pasalnya, TZR sempat mangkir dari panggilan penyidik Ditreskrimsus Poldasu terkait pengusutan kasus dugaan korupsi yang merugikan miliaran rupiah.

” Kadis Pertanian dan PeternakanM Madina TZR harus dipanggil dan diperiksa, karena dituding terlibat melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah diintansi yang dipimpinnya,” sebut Zul Ilham.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kadis Pertanian dan Peternakan Madina, TZR telah dilaporkan dan diproses pengusutannya. Terkait laporan itu, TZR sudah dipanggil Poldasu untuk diperiksa, namun yang bersangkutan tidak hadir atau mangkir hingga saat ini.

” Poldasu sudah melakukan penyelidikan atau pengusutan laporan dugaan korupsi. Dan memanggil untuk dilakukan pemeriksaan terhadap TZR. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan atau mangkir. Ini mengartikan, Kadis Pertanian dan peternakan Madina ‘kebal hukum’,” tandasnya.

Berikan Komentar