Poldasu Terima Bukti Foto Fisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Dinas PU Paluta TA 2016-2018

oleh -431 kali dibaca

OkeMedan-Medan

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Teknik dan Hukum Sumatera Utara (PP GMTH Sumut), kembali menggelar demo di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu), Kamis (28/3/2019).

Demo yang dilakukan mahasiswa tersebut, mendesak Poldasu dalam hal ini Kapoldasu melalui Ditreskrimsus, untuk mengungkap dalang dari terjadinya dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi Kabupaten Paluta Tahun 2016 hingga 2018, yang terindikasi menimbulkan kerugian banyak uang negara.

” Dua Minggu lalu, Ditreskrimsus Poldasu berjanji akan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada kami. Oleh karena itu, kami mempertanyakan hasil penyelidikan tersebut. Kami sudah menyampaikan laporan dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PU Paluta, beserta data dan dokumennya serta foto fisik proyek ke Poldasu,” kata Kordinator aksi, Zul Ilham.

Dikatakannya, kali ini dalam aksi menuntut janji Poldasu menyampaikan hasil penyelidikan pihak Ditreskrimsus, diterima bidang Humas Poldasu, Kompol Joni Siahaan.

Kompol Joni Siahaan kepada mahasiswa mengatakan, laporan berserta bukti data dan foto fisik terkait dugaan proyek jalan di Dinas PU Paluta sudah diterima dari GMTH Sumut. Dan sudah sampai ke Dirkrimsus Poldasu untuk proses tindaklanjut.

Laporan kalian (GMTH Sumut-red) beserta bukti foto fisik proyek jalan sudah sampai dan diterima Dirkrimsus. Saya berjanji dan memberitahu mahasiswa untuk bertemu Dirkrimsus terkait tindaklanjut laporan tersebut. Saat ini Dirkrimsus berada di Jakarta,”sebut Kompol Joni Siahaan kepada mahasiswa.

* Kerabat Petinggi Pemkab Paluta

Zul Ilham menambahkan, pihaknya terus mendesak dan menuntut Poldasu untuk membongkar dan menyeret yang terlibat dalam dugaan korupsi di Dinas PU Kab. Paluta.

” Kami menduga dan yakin, dalam proyek jalan di Dinas PU Kab. Paluta tahun 2016 hingga 2019 disinyalir melibatkan orang dekat, kolega dan kerabat dari petinggi Pemkab Paluta,” sebutnya.

Zul Ilham menyampaikan, pihaknya akan terus berunjukrasa ke Poldasu untuk menuntut penyelidikan dugaan korupsi Dinas PU Kab. Paluta. Pasalnya, dugaan korupsi di intan Dinas pimpinan Ramlan ST itu, sarat KKN.

Diungkapkannya, sesuai hasil informasi yang beredar di Dinas PU Paluta, para pengusaha kontraktor/rekanan, tanpa di sebutkan namanya untuk mendapatkan suatu proyek tiap tahun, harus sanggup membayar yang namanya kewajiban atau fee kepada oknum tertentu.

“Kami mendesak Kapoldasu perintahkan penyidiknya untuk memanggil dan periksa pihak yang terlibat, khususnya Plt Kadis PU Kab. Paluta, Ramlan ST dan Kabid Bina Marga Dinas PU, serta kontraktor/pemborong/rekanan,” sebutnya.

Zul Ilham juga menjelaskan, pekerjaan yang sarat korupsi di Dinas PU Paluta, antara lain, paket proyek Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Paya Baung – Marlaung Kecamatan Simangambat. Diduga dalam pengerjaannya volume hingga fisik sebagaimana RAB dalam kontrak, akan tetapi CV. FITRA diduga Wanprestasi terhadap pekerjaannya. Mengingat Volume dikurangi serta, material fisik tidak sesuai dengan Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan.

Lalu, terkait Peningkatan Jalan Jurusan Trans Batang Pane I – Ulok Tano Kec. Simangambat tahun 2016. Diduga pihak ketiga (CV.FITRA) telah melewati batas wajar keuntungan 20%. Dan menyangkut Peningkatan Jalan Jurusan Tanjung Maria – Pos 2 Sihotang Kec.
Simangambat tahun 2016.

Tidak itu saja, seperti tiga pekerjaan proyek dengan satu CV/perusahaan yakni CV FITRA ditahun yang sama yakni 2016. Hasil investigasi, telah menimbulkan kerugian negara dan oknum/pihak yang telah memperkaya diri sendiri, diduga hasil korupsi dibayarnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pemenang tender.

PP GMTH Sumut juga meminta panggil dan periksa Direktur CV Simataniari Perkasa, terkait peningkatan Jalan jurusan Padang Garugur, Kecamatan Batang Onang – Balimbing Julu, Kecamatan Padang Bolak Julu dengan jumlah dana ± Rp 2 miliar, bersumber Dana DAU Tahun 2017.

Rehabilitasi jalan jurusan Gonting Tolang-Sibio bio, Kecamatan Dolok pada tahun 2016, dengan jumlah anggaran ±Rp 3.000.000.000 dimenangkan oleh PT. Batang Toru Tano Najeges, dengan harga penawaran Rp.2.964.000.000. Bila ditinjau dengan nilai yang sangat lumayan, namun hasilnya mengecewakan bagi masyarakat setempat.

OM VH

Berikan Komentar