OkeMedan

Webinar DPD LPKAN Sumut: Pejabat Eselon II Harus Kreatif dan Inovatif

Medan | okemedan. Pelaksanaan webinar yang digagas DPD Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Sumatera Utara dari kantor Jalan Mahkmah Medan berlangsung sukses dan lancar.

Webinar dengan tema Mencari Pejabat Eselon II Profesional Dengan Visi Sumut Bermartabat itu diikuti peserta dari berbagai daerah, bahkan dari luar provinsi yang dipandu Dr Topan Bilardo MIKom sebagai moderator.

Ketua Umum DPD LPKAN Sumut Rafriandi Nasution SE MT, Dekan Fisip USU Dr Muryanto Amin MSI, Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto dan Sekdaprovsu Dr Ir Hj Raja Sabrina MSi yang menjadi pemateri sependapat bahwa tema yang diangkat DPD LPKAN Sumut merupakan persoalan serius yang menjadi perhatian semua pihak.

Para pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) harus selalu berpikir kreatif dan bertindak inovatif.

Ketua Umum DPD LPKAN Sumut Rafriandi Nasution SE MT saat membuka sekaligus menjadi pemateri webinar Mencari pejabat Eselon II Profesional dalam visi Sumut Bermartabat. Ist
Ketua Umum DPD LPKAN Sumut Rafriandi Nasution SE MT saat membuka sekaligus menjadi pemateri webinar Mencari pejabat Eselon II profesional dalam visi Sumut Bermartabat. Ist

Sehingga mampu mengambil kebijakan yang tepat sesuai Era Revolusi Industri 4.0 dalam upaya mewujudkan visi Sumut yang maju, aman dan bermartabat.

Demikian Sekdaprovsu ketika menjadi narasumber Webinar dari ruang Sumut Smart Provinsi, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

Dijelaskan Sekdaprovsu bahwa hingga kini, pihaknya selalu mendorong pejabat eselon II senantiasa mampu melahirkan kreativitas dan inovasi agar tidak ketinggalan perkembangan dalam mengambil kebijakan.

“Pejabat eselon II harus memiliki sifat profesionalisme yang mempunyai keahlian, objektif dan memiliki semangat pengabdian. Juga harus memiliki tiga hal pokok, yakni skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan) dan attitude (sikap),” ujarnya.

Sedangkan soal posisi pejabat eselon II di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum defenitif, Sekda mengaku akan segera membuka dan mengumumkan asesmen ke publik bila sudah mendapat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Pelaksana Tugas (Plt) ini hampir sama dengan pejabat definitif, dan yang menjadi Plt juga dilihat sepak terjang dan kemampuannya, tidak sembarang. Saat ini sedang dalam proses untuk kembali melakukan asesmen. Doakan sesegera mungkin seleksi bisa dilaksanakan untuk mengisi jabatan tersebut. Doakan kami juga agar segera mendapat figur yang tepat untuk mengisi kekosongan ini,”
papar Sabrina.

Diikuti peserta dari berbagai daerah dan provinsi.ist

Ketua Umum DPD LPKAN Sumut, Rafriandi Nasution SE MT yang menjadi pemateri sekaligus membuka kegiatan webinar mengatakan bahwa pemilihan tema webinar tersebut dalam rangka menjawab kegelisahan terkait persoalan lelang jabatan yang belum tuntas juga.

Sebab, menurut Rafriandi, status PLT terhadap jabatan eselon II dikhawatirkan berdampak terhadap kinerja dan pelayanan publik.

“DPD LPKAN Sumut memiliki tanggungjawab moral untuk ikut berkonstribusi terhadap persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,”ujarnya.

Dalam acara Webinar yang diawali dengan lantunan doa yang dipimpin Ustad Doni Rizal juga menghadirkan Dekan Fisip USU, Dr Muryanto Amin MSi sebagai narasumber.

Menurutnya, tema yang diangkat DPD LPKAN Sumut merupakan persoalan serius untuk dibicarakan terutama bagi perguruan tinggi.

“Perguruan tinggi juga banyak melakukan kerjasama dengan LAN untuk membicarakan kemudian merumuskan teknis Diklat yang tujuannya itu memberikan peningkatan kualifikasi bagi aparatur sipil negara,” ungkap Muryanto.

Selain itu, Dekan Fisip USU itu juga menegaskan bahwa ASN harus tanggap terhadap perkembangan teknologi, salah satunya dengan memanfaatkan big data analytics.

“Tidak bisa lagi kepala biro tidak mengetahui big data analytics, karena berfungsi untuk mengambil suatu keputusan. Misalkan dalam memberikan izin aplikasi online kita harus mempertimbangkan pergerakan ekonomi yang akan terjadi sehingga efektivitas kebijakan terasa pada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Hendro Susanto selaku ketua Komisi A DPRD Sumut yang mewakili ketua DPRD Sumut berharap proses lelang jabatan eselon II ini dalam waktu dekat bisa segera terselesaikan. Begitupun, pihaknya memahami adanya sejumlah OPD yang dipimpin Plt.

“Pemprov Sumut sebenarnya tidak menginginkan rangkap jabatan, namun itu lah langkah tepat yang sudah diambil Pemprov untuk mengisi kekosongan,” katanya.

OM-zan/ril

Berikan Komentar

Baca Juga

Back to top button