OkeMedan

PMII Kota Medan Desak Pemko Transparan Penggunaan APBD untuk Penanganan Covid-19

Medan– PC PMII Kota Medan mendesak Pemko Medan untuk transparan dalam penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19. Sebab, anggaran yang mencapai Rp100 miliar, disinyalir tidak diketahui masyarakat diperuntukkan untuk apa saja.

Hal itu ditegaskan Ketua PMII Kota Medan Rahmat Ritonga melalui keterangan persnya yang diterima okemedan.com, Kamis (28/5/2020).

“Anggaran Rp 100 miliar dari APBD untuk penanganan corona hendaknya dibuat transparan agar bisa diketahui seluruh masyarakat Kota Medan, jangan hanya pejabat Pemko saja yang tau,” tegasnya.

Padahal, lanjutnya, saat ini era digital yang tidak perlu lagi ditutup-tutupi sehingga masyarakat bisa mengetahui kemana anggaran tersebut digunakan.

Belum lagi sistem penanganan terhadap Covid-19 yang menurut Rahmat belum jelas bagi masyarakat dan harus disosialisasikan.

“Sampai saat ini masyarakat masih bingung dengan pemakaian anggaran terhadap penanganan Covid-19 ini. Soalnya masih banyak rumah warga tidak disemprot disinfektan, belum ada bantuan riil terhadap masyarakat seperti masker dan sembako,” sebutnya.

Kondisi itu juga, katanya, diperparah banyak dokter dan perawat di Puskesmas yang menangani kasus Covid-19 ini tidak diberi atau mendapatkan Alat Perlengkapan Diri (APD), sehingga ada rasa ketakutan terpapar virus corona.

“Belum lagi soal 1 juta masker yang akan disiapkan Pemko Medan  atas pernyataan Plt Walikota Medan dari salah satu media online,” tukasnya.

Menurut Rahmat, sebenaranya PC PMII Kota Medan mengapresiasi pemko menganggarkan Rp100 miliar untuk penanggulangan Covid-19. Namun sebaiknya, ada transparansi penggunaan anggaran sehingga semua stakeholder tahu kemana saja dana tersebut digunakan.

“Jangan nanti sempat masyarakat tidak percaya lagi kepada Plt Wali Kota akibat tidak transparannya Pemko Medan dalam penggunaan dana tersebut,” katanya.

Selama ini, sebutnya, masyarakat telah mematuhi anjuran untuk tidak keluar rumah, dan menaati protokol kesehatan. Namun sebaliknya pemerintah seolah tidak taat kepada hukum akibat tidak adanya transparansi penggunaan anggaran covid-19.

”Perekonomian rakyat menurun drastis, apalagi keluarga yang hanya mengandalkan gaji harian. Pemko Medan harus bertanggung jawab atas masalah ini, minimal membantu sembako agar mereka tidak kelaparan di rumah,” tegasnya.

(ril)

 

Berikan Komentar

Tags

Baca Juga

Back to top button
Close