OkeEdukasi

Dr Azizul Kholis : Pemerintah harus Didukung Tangani Sektor UMKM di Masa New Normal

Medan | okemedan– Komitmen pemerintah dalam mengatasi perekonomian Indonesia khususnya di sektor UMKM harus didukung semua pihak. Sebab, pergerakan ekonomi tidak bangkit begitu saja, namun harus ada stimulus di masa tatanan kehidupan baru (new normal).

Hal itu dikatakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Dr Azizul Kholis SE MSi CMA CSP kepda wartawan, Kamis (2/7/2020) di Medan.

“Sebaliknya, pelaku UMKM juga harus respons dan bisa beradaptasi di masa tatanan kehidupan baru ini,” ujar Dr Azizul Kholis.

Menurut BPS, lanjutnya, data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I hanya tumbuh 2,97 persen. Angka tersebut tergerus signifikan dari perkiraan pertumbuhan pada APBN 2020.

“Makanya Presiden telah mengintruksikan kepada seluruh kementerian/lembaga dan daerah untuk melakukan refocusing anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM,” jelas Dr Azizul yang juga Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Unimed ini.

Dukungan tersebut tentu disambut baik oleh pelaku UMKM. Maka itu, kata Dr Azizul Kholis, pelaku UMKM juga hendaknya belajar memanfaatkan berbagai teknologi informasi di era revolusi 4.0.

Apalagi pelaku UMKM di daerah, sebaiknya bergandengan tangan bersama asosiasi pengusaha, pemda dan akademisi mendongkrak sektor perekenomian tersebut.

Dr Azizul mengatakan, mengantisipasi dampak Covid-19, pemerintah telah menyiapkan program subsidi bunga untuk UMKM dan Ultra Mikro dengan total Subsidi Bunga sebesar Rp34,15 triliun, dan jumlah Debitur Penerima Subsidi Bunga sebanyak 60,66 Juta Rekening. Sementara itu, total Penundaan Pokok sebesar Rp285,09 triliun, dengan total Outstanding Kredit Penerima Subsidi Bunga sebesar Rp1.601,75 triliun.

Dukungan bagi Usaha UMKM dengan stimulus kredit UMKM (BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan) yaitu subsidi bunga sebesar Rp27,26 triliun, dan Penundaan Angsuran sebesar Rp165,48 triliun. Penerima manfaat dan besaran secara rinci yaitu BPR (1,62 juta debitur), Perbankan (20,02 juta debitur), dan Perusahaan Pembiayaan (6,76 juta debitur).

Tentunya, kata Dr Azizul, hal ini sangat membantu pelaku UMKM kembali menjalankan usahanya dengan mematuhi protokol kesehatan, memperkuat adaptasi penggunaan teknologi saat ini.

“Jejaring kemitraan harus dibangun memperkuat kondisi UMKM dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemda, dan perguruan tinggi,” katanya.

Azizul menambahkan, selama ini kontribusi UMKM di Sumatera Utara sangat signifikan pada PDRB sektor pertanian, pariwisata, perikanan, perdagangan dan jasa.

Kondisi tersebut jauh menurun akibat pandemi corona yang juga berdampak kepada semua sektor perekonomian.

Namun demikian, pemerintah telah melakukan stimulus kredit UMKM (KUR, UMi, Mekaar, Pegadaian) yaitu subsidi bunga sebesar Rp6,40 triliun dan penundaan angsuran sebesar Rp105,74 triliun. Penerima manfaat dan besaran yaitu KUR (8,33 juta debitur), UMi (1 juta debitur), Mekaar (6,08 juta debitur), dan Pegadaian (10,6 juta debitur).

Di samping itu ada stimulus kredit UMKM lainnya (online, koperasi, petani, LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda) sebesar Rp489,7 miliar untuk subsidi bunga, dan Rp13,87 triliun untuk penundaan Angsuran. Penerima Manfaat & Besaran yaitu LPDB (30.119 debitur), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (16.803 debitur), UMKM Pemda (758.415 debitur), UMKM online (3,7 juta debitur), koperasi penyalur Umi (1.779.000 debitur), Petani (5.508 debitur).

Disamping itu, sebutnya, strategi lain untuk mendorong penguatan UMKM khususnya di sektor pariwisata yakni memperkuat pariwisata domestik di setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki destinasi pariwisata.

Kerja keras itu diharapkan mampu mendorong daya serap aktivitas ekonomi dari faktor pendukung pariwisata domestik seperti kuliner, transportasi lokal, akomodasi dan cenderamata yang masih didominasi pelaku UMKM.

“Program pemerintah pusat melakukan penguatan UMKM khususnya di Sumut hendaknya didukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kehidupan tatanan baru. Koordinasi semua pihak baik di provinsi dan Kabupaten/kota dapat memudahkan pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini berdampak pandemi Covid-19,” jelasnya.

(zan/ril)

Berikan Komentar

Baca Juga

Back to top button