Polri Tetapkan Jenderal Listyo Sigit dan 2 Jenderal Lainnya Tersangka Penyadapan Ilegal Terhadap Prabowo

JAKARTA | OKEMEDAN

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access). Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengonfirmasi penetapan status hukum tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Selain Listyo Sigit, dua perwira tinggi Polri juga turut terseret dalam kasus ini.

“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Komjen Asep Safrudin kepada awak media.

Berdasarkan data yang dihimpun mediaindonesia.com, tersangka ASN merujuk pada Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, sementara EH adalah Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga terlibat dalam aksi penyadapan terhadap nomor telepon seluler milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” tegas Kabareskrim.

Sasar Tokoh Politik hingga Pengusaha

Penyelidikan kepolisian mengungkap bahwa aksi penyadapan ilegal ini tidak hanya menyasar Kepala Negara. Para tersangka diduga melakukan pemantauan tanpa izin terhadap berbagai elemen masyarakat dan pejabat publik lainnya.

Daftar target penyadapan tersebut mencakup pejabat negara, tokoh-tokoh politik, awak media atau jurnalis, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Pihak kepolisian menyebutkan bahwa aktivitas ilegal ini berlangsung dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2026. Penyadapan tersebut dipastikan tidak memiliki kaitan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah.

Dalam perkara ini, Asep Safrudin menerangkan kepolisian sudah memeriksa 10 orang dan tiga ahli. Selain itu penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti.

“Kita menyita barang bukti berupa 11 HP (ponsel), 1 Ipad, 4 flash disk,” kata Asep.

Penghapusan Jejak Digital

Selain penyadapan, para tersangka juga diduga berupaya menghilangkan jejak aktivitas mereka. Pada Oktober 2026, ditemukan adanya tindakan penghapusan jejak log (log files) pada sistem elektronik untuk menutupi akses ilegal yang telah dilakukan.

Komjen Asep Safrudin menekankan bahwa setiap kegiatan pemantauan maupun penyadapan di Indonesia telah diatur secara ketat oleh undang-undang dan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan hukum yang valid.

“Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan,” pungkasnya.

Dalam konferensi pers itu, ia bersama Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Irwasum Komjen Pol Asep Edi Suheri, dan Kadiv Propam Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap

“Kapolri memerhatikan dengan sangat serius atas peristiwa yang berkembang,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

“Kita ingat bersama sejalan dengan program kapolri yakni bersih ke dalam, kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tugas dan amanah,” sambungnya.

Tiga tersangka kasus dugaan penyadapan atau dugaan ilegal akses, terancam pidana penjara hingga 10 tahun.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengatakan ketiga tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun,” paparnya.

Ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. “Kita juga terapkan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun,” sebut Asep.

Ketiga tersangka kasus penyadapan penyadapan atau dugaan ilegal akses ditahan di Rumah Tahanan (Rutan)  Mabes Polri.

“Ketiga tersangka kami tahan di rutan mabes polri,” kata Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin.

OM – bbs