“Sebagian ada (karena perombakan pejabat). (Karena itu ya, Pak?) Sebagian iya,” ujar Purbaya usai sertijab di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026), dikutip dari detikFinance.
Kebanyakan perombakan terjadi di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak.
“Itu kan hak prerogatif presiden, kita ikuti saja. Kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan Presiden, aman lah itu,” tambah Purbaya.
Terkait status pegawai yang dilantiknya, Purbaya menilai Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan seharusnya masih berlaku. Namun, keputusan tersebut masih bisa diubah kembali.
“Harusnya berlaku, tapi kan bisa diubah lagi Masih bisa diubah lagi. Suka-suka menteri lah,” jelasnya.
Terkait Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai?
Usai dilantik, pengganti Purbaya, Suahasil membantah adanya masalah internal di Kemenkeu. Dia memastikan kondisi kementerian aman.
Suahasil mengatakan penunjukannya sebagai Menkeu bukan perubahan besar-besaran. Sebab, selama ini dia mendampingi Purbaya sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Bhima menilai pencopotan Purbaya bermula dari kendala koordinasi internal, terutama antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Persoalan itu antara lain berkaitan dengan pergantian pejabat eselon II dan penahanan restitusi pajak.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah gitu ya, antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Terutama soal pergantian Eselon II, kemudian restitusi pajak yang ditahan itu buat banyak pelaku usaha nggak happy. Karena awalnya restitusi pajak itu ditahan untuk dicek di sektor sumber daya alam, tapi ternyata di semua sektor. Jadi antara Bimo dengan Purbaya beda pendapat di situ,” kata Bhima kepada detikcom usai Suahasil dilantik menggantikan Purbaya.
Perombakan ratusan pejabat Kemenkeu pada Kamis (10/9/2026) juga menjadi sorotan. Perombakan dilakukan Purbaya beberapa hari sebelum dirinya dicopot.
Perubahan mencakup pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, serta pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.
Saat itu, Purbaya menyebut perubahan jabatan tersebut sebagai bagian dari proses organisasi untuk memastikan Kemenkeu lebih adaptif dan semakin baik.
“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” beber Suahasil.
Setahun Purbaya dengan Kebijakan Tak Biasa
Purbaya menjabat Menkeu selama setahun sejak dilantik Prabowo pada 8 September 2025. Dia masuk ketika ekonomi Indonesia tengah tertekan dan dibayangi pesimisme.
Selama menjabat, Purbaya dikenal dengan gaya komunikasi ‘koboi’ yang ceplas-ceplos serta sejumlah kebijakan tak biasa.
Salah satunya menggelontorkan Rp 200 triliun dana pemerintah ke Himbara. Dia juga memelototi belanja kementerian/lembaga.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi empat kuartal setelah Purbaya menjabat mencapai 5,33%, lebih tinggi dibandingkan empat kuartal sebelumnya yang berada di kisaran 4,99%.
Kebijakan lain Purbaya yang menjadi sorotan antara lain pembiayaan kredit modal Koperasi Desa Merah Putih dengan Dana Desa.
Dia juga mengambil alih utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya kembali melontarkan pernyataan keras terhadap perusahaan asing yang dinilai meremehkan aturan di Indonesia.
Purbaya mengaku merasa dihina karena ada perusahaan yang menganggap aturan di Indonesia bisa dibereskan dengan membayar pihak tertentu.
“Karena orang perusahaan-perusahaan sana tuh menghina saya. Dia bilang gini, nggak ada gunanya kita ikuti peraturan Indonesia, orang Indonesia nggak akan bisa berubah. Dibayar, selesai,” ujar Purbaya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Purbaya menegaskan tidak akan berkompromi dengan praktik tersebut.
“Kita akan hantam yang gitu-gitu. Walaupun saya kelihatan ketawa-ketawa, dalam hati ‘kurang ajar! Jadi yang itu saya nggak ada kompromi yang seperti itu,” tegas Purbaya.
Purbaya juga mengungkap upayanya membenahi cara kerja jajaran perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan negara.
Dia mengakui pembenahan tersebut menimbulkan keributan, tetapi memastikan proses itu tetap berjalan.
“Jadi izin bapak-ibu saya sedang perbaiki di pajak juga, cara kerja mereka mengumpulkan pajak. Ada keributan sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa,” sebut Purbaya.
Pembenahan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan yang lebih adil bagi pengusaha domestik.
