MEDAN | okemedan
Persoalan banjir, drainase rusak, jalan berlubang, hingga bantuan sosial yang belum merata menjadi keluhan utama masyarakat dalam pelaksanaan Reses V Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) I Tahun Sidang 2025–2026.
Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (18/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Zulkarnaen dan Rajudin Sagala.
Turut hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas serta Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Laporan hasil reses dibacakan Robi Barus mewakili anggota DPRD Dapil I yang meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Baru, Medan Helvetia, dan Medan Petisah.
Dalam laporannya, Robi Barus menyebut persoalan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat di wilayah Dapil I.
“Keluhan masyarakat paling banyak terkait banjir dan drainase yang hingga kini belum tertangani secara maksimal,” ujar Robi Barus.
Menurutnya, hasil reses tersebut akan dituangkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diteruskan kepada Bappeda Kota Medan sebagai bahan penyusunan program pembangunan tahun 2027.
“Reses bukan sekadar agenda formal, tetapi sarana mendengar langsung persoalan masyarakat,” katanya.
Dalam laporan reses, warga Jalan Sejahtera, Medan Petisah, mengeluhkan drainase yang tersumbat sehingga menyebabkan genangan air, bau tidak sedap, hingga munculnya banyak nyamuk.
Keluhan serupa juga datang dari warga di kawasan Jalan Gaperta, Jalan Bunga Cempaka, Jalan KL Yos Sudarso, Jalan Putri Hijau, hingga bantaran Sungai Deli yang kerap terdampak banjir saat hujan deras.
Masyarakat meminta Pemerintah Kota Medan segera melakukan:
- Normalisasi sungai dan parit
- Rehabilitasi drainase
- Pengaspalan jalan lingkungan
- Pembangunan bronjong penahan longsor di kawasan rawan banjir
“Normalisasi sungai dan perbaikan drainase harus menjadi prioritas untuk mengurangi banjir di permukiman warga,” ucapnya.
Selain persoalan banjir dan infrastruktur, masyarakat juga mengeluhkan pengelolaan sampah yang dinilai belum maksimal dan menjadi penyebab utama tersumbatnya saluran air.
Warga meminta adanya penambahan fasilitas tempat pembuangan sampah serta pembersihan sungai dan parit secara rutin.
“Masalah sampah dan drainase saling berkaitan dan perlu penanganan serius dari pemerintah,” kata Robi Barus.
Di sektor perhubungan, warga meminta penertiban parkir liar dan pedagang di pinggir jalan kawasan Kapten Muslim yang dinilai memicu kemacetan.
Sementara di bidang sosial, masyarakat berharap bantuan pendidikan dan bantuan lansia dapat disalurkan secara adil, merata, dan tepat sasaran.
Robi Barus berharap seluruh OPD di lingkungan Pemko Medan segera menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait banjir, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.
“Aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses akan diperjuangkan melalui program pembangunan daerah,” pungkasnya.
OM – diur
