JAKARTA | okemedan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengkritik rencana pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama program perbaikan gizi anak.
Charles mengaku terkejut setelah beredarnya video di media sosial yang menunjukkan adanya pengadaan motor listrik dalam jumlah besar dari luar negeri.
“Program ini kan tujuan utamanya untuk memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia. Jadi penggunaan anggaran harus fokus pada tujuan utama itu,” ujar Charles usai Rapat Kerja dengan Kemnaker di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Ia menilai pengadaan tersebut tidak tepat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah. Karena itu, Komisi IX meminta BGN membatalkan rencana pengadaan tersebut.
“Tetapi dengan adanya pengadaan ini ditengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini sangat tidak tepat, sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu” lanjut Charles.
Lebih lanjut, DPR telah menjadwalkan pemanggilan BGN dalam rapat kerja pada Senin pekan depan untuk meminta penjelasan terkait berbagai isu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pengadaan sekitar 20 ribu motor listrik.
Charles juga menyoroti harga motor listrik yang disebut mencapai sekitar Rp45 juta hingga Rp50 juta per unit. Menurutnya, harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan produk sejenis yang telah diproduksi di dalam negeri.
“Kalau kita lihat di pasaran, motor listrik produksi dalam negeri dengan suku cadang yang sudah tersedia luas harganya tidak sampai segitu, bahkan sekitar Rp20 jutaan sudah bisa didapatkan,” ujarnya.
Ia menilai pengadaan tersebut tidak lazim dan perlu dipertanyakan dari sisi urgensi maupun dasar kebijakannya. Charlespun mengatakan, Komisi IX DPR tidak pernah diajak berkonsultasi terkait rencana pengadaan tersebut. Ia bahkan menyebut bahwa jika rencana itu disampaikan sebelumnya, DPR kemungkinan akan menolak.
“tadi pagi saya sempat menonton video salah satu media, bahkan kantornya saja belum jadi, kantor distributor dari motor ini belum jadi, dan ternyata di dalam sudah dipersiapkan akan ada satu SPPG yang akan beroperasi di sana. Jadi ini something fishy, jadi kita akan meminta penjelasan dari Pak Kepala BGN di depan” Kata Charles.
Menurut dia, Kementerian Keuangan disebut pernah menolak pengadaan tersebut pada 2025. Namun, barang tersebut kini dikabarkan sudah berada di Indonesia.
“Kalau Kementerian Keuangan saja tidak mengetahui pengadaan ini, maka kita juga tidak tahu sebenarnya anggaran ini berasal dari mana,” kata Charles.
Komisi IX DPR menegaskan akan meminta penjelasan langsung dari Kepala BGN dalam rapat mendatang guna memastikan transparansi dan akuntabilitas program tersebut.
OM – diurnawan
