MEDAN | okemedan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan di Jalan Iskandar Muda, Jumat (10/10/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi program perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Bobby menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem perumahan di Sumatera Utara, termasuk mempercepat pembangunan rumah subsidi di seluruh kabupaten/kota.
“Peninjauan ini untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan kemudahan membangun atau merenovasi rumahnya. Negara telah memberikan perhatian luar biasa kepada rakyat kecil yang ingin memiliki rumah,” kata Bobby Nasution.
Bobby juga mengungkapkan rencana pembangunan kompleks perumahan untuk karyawan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, sebagai solusi pemukiman layak bagi para pekerja industri.
Selain itu, ia mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah dan pihak swasta, termasuk pemanfaatan aset milik Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota, demi mempercepat pembangunan rumah bagi MBR.
“Kami yakin program nasional tiga juta rumah akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kecil. Pemerintah Provinsi Sumut siap mendukung penuh agar program ini sukses di seluruh wilayah,” tegasnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti pentingnya sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, yang kini mulai diterapkan sebagai dukungan keuangan bagi kontraktor, pengembang, hingga pelaku UMKM sektor properti.
“Ini sangat bagus. Bunganya disubsidi hanya 5 persen. Jadi tidak perlu lagi pinjam ke rentenir. Harus dimanfaatkan maksimal,” ujar Maruarar.
Menanggapi permintaan Gubernur Bobby, Maruarar juga mengumumkan peningkatan kuota rumah subsidi di Sumut dari 8.200 unit menjadi 20.000 unit pada 2025, bahkan siap ditingkatkan menjadi 25.000 unit pada 2026.
“Kalau masih kurang, kita tambah lagi. Tapi izin pengembang harus segera diselesaikan. Ini karpet merah dari pemerintah untuk rakyat,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai insentif dalam program perumahan nasional, termasuk bebas PPN, BPHTB, hingga PBG bagi MBR.
“MBR itu kalau belum menikah, penghasilan maksimal Rp8,5 juta. Kalau sudah berkeluarga, maksimal Rp10 juta. Pengembang rumah MBR juga dapat kemudahan, otomatis harga lebih murah,” jelas Tito.
Ia menyoroti pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat dari kebijakan ini dan tidak ragu untuk mengakses program yang sudah tersedia.
Kunjungan Menteri PKP dan Mendagri yang didampingi Gubernur Bobby Nasution ke MPP Medan bukan sekadar seremonial. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan setiap warga, khususnya MBR, memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Dengan dukungan penuh dari Pemprov Sumut, peningkatan kuota rumah subsidi, hingga penguatan akses KUR Perumahan, Sumatera Utara diproyeksikan menjadi salah satu provinsi dengan progres signifikan dalam realisasi Program Tiga Juta Rumah Nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
OM – diur








