MEDAN | okemedan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berkolaborasi dengan 33 kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan menggelar Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 524 titik yang tersebar di seluruh wilayah. Langkah strategis ini merupakan upaya konkret untuk menekan laju inflasi Sumut yang saat ini tercatat tertinggi secara nasional.
Kegiatan ini berlangsung sejak Agustus 2025 dan masih terus berjalan. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Hutagalung, menegaskan bahwa pasar murah merupakan salah satu instrumen jangka pendek untuk mengatasi lonjakan harga bahan pokok.
“Gerakan pangan dan pasar murah ini kita harapkan bisa menurunkan harga kebutuhan pokok yang menjadi penyumbang inflasi. Selain itu, Pemprov juga menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pengendalian inflasi,” ujar Poppy saat Temu Pers di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (7/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (yoy) Sumut pada September 2025 mencapai 5,32%, melonjak dari 4,42% pada Agustus. Angka ini jauh melampaui rata-rata inflasi nasional sebesar 2,65%.
Komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi antara lain: cabai merah, cabai rawit dan cabai hijau, bawang merah dan bawang putih, beras, daging ayam ras dan emas perhiasan
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Sumut, Fitra Kurnia, menyebut distribusi panjang dari petani ke konsumen menjadi penyebab utama harga tinggi.
“Distribusi masih panjang dan tidak efisien, terutama untuk cabai merah. Ini yang sedang kita benahi agar harga di pasar bisa lebih stabil,” jelas Fitra.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menyampaikan bahwa Bulog aktif mendukung stabilisasi harga melalui dua program utama: bantuan pangan untuk keluarga kurang mampu, dengan jumlah penerima meningkat dari 832.772 menjadi 844.696 keluarga dan penyaluran Beras SPHP, dengan target tahun ini sebesar 89.861 ton. Saat ini sudah tersalur 27.500 ton atau 30,4%.
Beras Bulog sudah tersedia di 18 titik gudang di seluruh Sumut, siap untuk mendukung pelaksanaan gerakan pasar murah.
“Kami bekerja sama dengan Pemprov, Pemkab/Pemko, TNI, dan Polri agar bantuan dan program ini tepat sasaran,” tegas Budi.
Gerakan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Pemprov Sumut, 33 kabupaten/kota, Perum Bulog, TNI/Polri, serta dinas terkait seperti: Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM dan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura
Tujuannya jelas: menstabilkan harga, memperkuat ketahanan pangan, dan melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang meningkat.
OM – diur
