Oleh : Indra Efendi Rangkuti
Zainul Arifin atau lengkapnya Kiai Haji Zainul Arifin Pohan adalah tokoh bangsa Indonesia asal Sumatera Utara (Sumut) yang pernah menjabat seorang wakil perdana menteri, ketua DPR-GR, dan politisi Nahdlatul Ulama (NU).
Zainul Arifin lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara pada 2 September 1909. Beliau lahir sebagai anak tunggal dari pasangan raja Barus, Sultan Ramali bin Tuangku Raja Barus Sultan Sahi Alam Pohan (ayah) dengan bangsawan asal Kotanopan, Mandailing Natal, Siti Baiyah br. Nasution. Ketika Zainul masih balita, kedua orang tuanya bercerai dan ia dibawa pindah oleh ibunya ke Kotanopan, kemudian ke Kerinci, Jambi.
Disana ia menyelesaikan Hollands Indische School (HIS) dan sekolah menengah calon guru, Normal School.
Dalam usia 16 tahun, Zainul merantau ke Batavia (Jakarta).Berbekal ijazah HIS Arifin diterima bekerja di pemerintahan kotapraja kolonial (Gemeente) sebagai pegawai di Perusahaan Air Minum (PAM) di Pejompongan, Jakarta Pusat.
Di tempat tersebut dirinya sempat bekerja selama lima tahun, sebelum akhirnya terkena PHK.
Keluar dari gemeente, Arifin kemudian memilih bekerja sebagai guru sekolah dasar dan mendirikan pula balai pendidikan untuk orang dewasa, Perguruan Rakyat, di kawasan Meester Cornelis (Jatinegara).
Zainul juga sering memberi bantuan hukum bagi masyarakat Betawi yang membutuhkan sebagai tenaga Pokrol Bambu, pengacara tanpa latar belakang pendidikan Hukum namun menguasai Bahasa Belanda.
Zainul juga aktif dalam kegiatan seni pertunjukan.Dari kegiatan kesenian itu, ia berkenalan dan selanjutnya sangat akrab bersahabat dengan tokoh perfilman nasional, Djamaluddin Malik (ayah Camelia Malik) yang kala itu juga aktif dalam kegiatan Samrah. Keduanya kemudian bergabung dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang ketika itu memang aktif merekrut tenaga-tenaga muda.
Selama menjadi anggota GP Ansor inilah Arifin kemudian semakin meningkatkan pengetahuan agama dan ketrampilan berdakwahnya sebagai mubaligh muda lewat pelatihan-pelatihan khas Ansor. Kepiawaian Zainul dalam berpidato, berdebat dan berdakwah ternyata menarik perhatian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, organisasi induk Ansor, termasuk: Wahid Hasyim, Mahfudz Shiddiq, Muhammad Ilyas, dan Abdullah Ubaid.
Selama era pendudukan militer Jepang, Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan terlibat dalam pembentukan pasukan semi militer Hizbullah. Zainul kemudian bertugas mewakili partai Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang merupakan cikal bakal DPR dan MPR, sambil terus memegang tampuk pimpinan Hizbullah yang sudah menjelma menjadi pasukan bersenjata.
Foto: K.H Zainul Arifin bersama Presiden Soekarno di Masjid Agung Leningrad, Uni Soviet pada 1960.
Selama masa Revolusi, selain mengikuti sidang-sidang BP KNIP yang berpindah-pindah tempat karena kegawatan situasi, Arifin juga memimpin gerakan-gerakan gerilya Laskar Hizbullah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama Agresi Militer I dan II.
Dalam memimpin Laskar Hizbullah, Zainul menggunakan jalur tonarigumi atau Rukun Tetangga yang dulu dibinanya hingga meliputi desa-desa terpencil di Jawa. Saat terjadi Agresi Militer Belanda II, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menawan Soekarno-Hatta. Dalam keadaan darurat, BP KNIP praktis tidak berfungsi. Arifin lantas terlibat sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD), bagian dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Tugas utama Zainul melakukan konsolidasi atas badan-badan perjuangan yang melancarkan taktik gerilya di bawah komandan Jenderal Sudirman. Saat pemerintah melebur segenap pasukan bersenjata ke dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Zainul Arifin sempat dipercaya sebagai Sekertaris Pucuk Pimpinan TNI. Namun akhirnya, ketika banyak mantan anggota laskar Hizbullah yang dinyatakan tidak bisa diterima menjadi anggota TNI karena tidak berpendidikan “modern” dan hanya lulusan Madrasah, ia memilih mengundurkan diri dan berkonsentrasi meneruskan perjuangan sipil di jalur politik.
Setelah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI akhir tahun 1949, Zainul Arifin kembali ke Parlemen sebagai wakil Partai Masyumi di DPRS dan kemudian wakil Partai NU ketika akhirnya partai kiai tradisionalis ini memisahkan diri dari Masyumi tahun 1952.
Setahun berikutnya, Arifin berkiprah di lembaga eksekutif dengan menjabat sebagai wakil perdana menteri (Waperdam) dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I yang memerintah dua tahun penuh (1953-1955).Pemilu pertama 1955 menghantarkan Zainul Arifin sebagai anggota Majelis Konstituante sekaligus wakil ketua DPR sampai kedua lembaga dibubarkan Sukarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Memasuki era Demokrasi Terpimpin itu, Arifin bersedia mengetuai DPR Gotong Royong (DPRGR) sebagai upaya partai NU membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di parlemen.
Di tengah meningkatnya suhu politik, pada 14 Mei 1962, saat shalat Idul Adha di Masjid Baiturrahim, Istana Negara, Zainul Arifin di barisan terdepan bersama Presiden Soekarno dan Jenderal Abdul Haris Nasution, Zainul tertembak peluru yang diarahkan seorang pemberontak DI/TII dalam percobaan untuk membunuh Presiden Soekarno.
Penembakan dilakukan dari jarak kurang lebih 5-6 meter dan mengenai bahu kiri Zainul bahkan simpul dasinya terputus karena terkena peluru tersebut.
Zainul Arifin wafat tanggal 2 Maret 1963 setelah menderita luka bekas tembakan di bahunya selama sepuluh bulan sejak peristiwa tembakan tersebut. K.H Zainul Arifin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di Kota Medan.
(Riwayat K.H.Zainul Arifin saya kutip dari berbagai sumber)
