MEDAN | okemedan
Dalam langkah strategis menuju kemandirian energi nasional, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghadiri Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025 yang digelar di Hotel JW Marriott, Medan, Selasa (5/8/2025).
Acara penting ini menjadi momen krusial untuk membahas pengelolaan sumur minyak rakyat secara legal dan produktif melalui kerja sama antara masyarakat dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam sosialisasi ini, Staf Khusus Menteri ESDM Nanang Abdul Manaf mengungkapkan bahwa kebutuhan minyak nasional mencapai hampir 1,5 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 600 ribu barel. Akibatnya, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 900 ribu barel setiap harinya.
“Sumur rakyat bisa menjadi solusi nyata untuk menekan angka impor minyak yang saat ini menyedot sekitar 15% dari APBN,” tegas Nanang.
Ia juga menyampaikan bahwa pengelolaan sumur rakyat ke depan akan dipercayakan kepada BUMD, koperasi, atau UMKM, sehingga hasilnya langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membuka ribuan lapangan kerja baru.
Dalam sesi diskusi, Bupati Langkat H. Syah Afandin menyatakan kesiapan Kabupaten Langkat untuk terlibat aktif dalam implementasi Permen ESDM 14/2025. Menurutnya, Langkat memiliki potensi besar dari keberadaan sumur-sumur migas rakyat yang selama ini belum dikelola secara optimal.
“Kami akan berkoordinasi langsung dengan Gubernur Sumut untuk menentukan pengelola wilayah kerja migas di Langkat. Ini adalah peluang emas untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mensejahterakan masyarakat,” ujar Syah Afandin.
Data yang dipaparkan dalam acara menyebutkan, di kawasan Sumatera bagian utara (Sumbagut) terdapat sekitar 2.800 sumur rakyat, sementara secara nasional jumlahnya mencapai 33.000 sumur, jauh lebih banyak dibandingkan sumur aktif milik K3S yang hanya sekitar 16.000.
Gubernur Sumut Bobby Nasution optimistis, jika satu sumur rakyat mampu memproduksi satu barel per hari, maka secara nasional dapat diperoleh tambahan 33.000 barel per hari.
“Pemerintah Provinsi Sumut siap mendukung penuh percepatan implementasi Permen ESDM ini. Ini bukan hanya soal energi, tapi juga soal ketahanan ekonomi rakyat,” tegas Bobby.
Implementasi Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan krisis energi global dan ketergantungan impor. Dengan pendekatan berbasis kerakyatan, pemerintah berharap pengelolaan migas dapat dilakukan lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
OM – hm ilyas
