JAKARTA | okemedan
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya praktik perjudian atau dikenal dengan sandi “303” di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Aktivitas perjudian yang kian merajalela ini dinilai sebagai bentuk nyata kegagalan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya secara profesional dan tegas.
Menyikapi kondisi tersebut, PB HMI secara resmi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi dan memeriksa Kapolda Sumut, Irjen Pol wishnu Hermawan Ferbruanto, yang dinilai tidak mampu mengendalikan dan menindak jaringan perjudian yang semakin terbuka dan terstruktur.
Alwi Hasbi Silalahi, Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, dalam keterangannya menyatakan bahwa praktik perjudian di Sumut sudah bukan lagi sekadar isu bawah tanah, melainkan fenomena yang terjadi secara terang-terangan dan terorganisir.
“Maraknya praktik 303 di Sumatera Utara adalah bentuk pembiaran yang tak bisa ditolerir. Kapolri harus segera mengevaluasi Kapolda Sumut. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih atau tunduk pada kekuasaan ekonomi gelap,” ujarnya.
Alwi juga menambahkan informasi penting yang beredar luas di lapangan, yang menunjukkan bahwa sosok berinisial “AK” diduga kuat menjadi pengendali utama jaringan judi di Sumut.
“Sudah menjadi rahasia umum bahwa saudara ‘AK’ ini mengendalikan perjudian dengan sistem satu pintu. Informasi di lapangan menyebut bahwa semua bandar judi di Sumut menyetor hanya kepada dia. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa sampai hari ini ia belum juga ditangkap?” tegas Alwi.
Ia menegaskan bahwa ketidaktegasan ini menimbulkan dugaan kuat adanya main mata antara aparat kepolisian, khususnya Polda Sumut, dengan bos besar perjudian tersebut.
“Jika sosok seperti AK dibiarkan bebas beroperasi sementara aparat seolah tutup mata, maka sangat patut dicurigai ada keterlibatan atau perlindungan dari dalam institusi. Ini harus dibongkar. Kapolri tidak boleh tinggal diam,” tambahnya.
PB HMI mengingatkan bahwa jika situasi ini tidak segera ditindaklanjuti dengan tindakan tegas dan transparan, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin tergerus.
“Polri harus bersih-bersih sampai ke akar, termasuk memeriksa Kapolda yang tak mampu menjalankan tugas secara maksimal. Jangan biarkan institusi hukum tunduk pada kekuatan uang haram,” tutup Alwi Hasbi Silalahi.
OM – Akbar Aldi Kautsar
