MEDAN | okemedan.
Panitera Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Medan telah menerbitkan surat sesuai No:227/V/SAL.PHI/2022, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Nomor: 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Medan tertanggal 18 November 2021, antara Lisa Marini (pekerja delta Spa Medan) selaku penggugat dan PT Dua Jempol (tergugat) telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Hingga terbitnya surat Panitera Pengganti PN Medan No:227/V/SAL.PHI/2022 yang menerangkan putusan gugatan telah inkrah, pihak tergugat (PT Dua Jempol) beralamat Jalan Boulevard Bukit Gading Raya, Kokan Permata Kelapa Gading D/25-26 Jakarta Utara belum menjalani kewajibannya membayar pesangon Rp234.822.501 kepada Penggugat (Lisa Marini/Pekerja Delta Spa Medan).
Berdasarkan putusan PHI PN Medan No:304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn yang ditandatangani Hakim Ketua Tengku Oyong SH MH, Masdalena Lubis SH dan Meilinus AGPH Gulo S. Kom SH MH selaku hakim anggota. PT Dua Jempol selaku tergugat dihukum membayar hak-hak penggugat (Lisa Marini) berupa uang pesangon 2 kali ketentuan yakni, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan total keseluruhan sebesar Rp234.822.501.
Berdasarkan data yang diperoleh awak media, Jumat (13/12/2024), bahwa surat No:227/V/SAL.PHI/2022 ditandatangani Plh. Panitera Pengganti PN Medan Enike Hertika Purba SH MH menjelaskan, bahwa putusan PHI pada PN Medan Nomor: 304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Medan tertanggal 18 November 2021, dihadiri kuasa penggugat dan tanpa dihadiri kuasa tergugat.
Dan menjelaskan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat (PT Dua Jempol) pada 14 Desember 2021. Selanjutnya, terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi hingga batas yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga putusan tersebut (PHI PN Medan No:304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn) telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Penggugat Lisa Marini melalui Kuasa hukumnya Syahrizal Fahmi SH CLA ketika ditemui awak media membenarkan, hingga saat ini pihak Tergugat (PT Dua Jempo) belum menjalankan keputusan hukum sesuai putusan majelis hakim PHI PN Medan No:304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, yakni membayar pesangon kliennya (Lisa Marini) sebesar Rp234.822.501.
“Putusan PHI PN Medan No:304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn hingga dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrah) telah diberitahukan kepada tergugat (PT Dua Jempol). Namun hingga saat ini, pihak tergugat tidak menjalankan putusan hukum dengan membayar pesangon dari Penggugat,” sebutnya.
Syahrizal Fahmi menyebutkan, pihaknya telah mengirimkan surat Somasi Nomor: 40/F&P/XI/2022 kepada PT Dua Jempol, Surat permohonan Eksekusi kepada Ketua PN Medan Kelas I-A Khusus atas Putusan PHI pada PN Medan No:304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, sesuai Register No: 1650 tertanggal 10 Februari 2023, dan Laporan Pengaduan terhadap PT Dua Jempol ke Polrestabes Medan Nomor: STTLP/B/3652/XI/2023/SPKT Restabes Medan/Polda Sumut tertanggal 03 November 2023 tentang tindak pidana penipuan dengan kerugian Rp234.822.501.
Penggugat Bekerja 12 Tahun
Berdasarkan uraian pada putusan PHI pada PN Medan No:304/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, Lisa Marini merupakan karyawan PT Dua Jempol dengan jabatan terakhir Guest Relation Officer selama 12 tahun yang dipekerjakan di Delta Spa Medan. Selama 12 tahun terhitung 2008 hingga April 2020 di Delta Spa Medan, penggugat (Lisa Marini) menerimah upah atau gaji Rp6.624.048 setiap bulannya.
Selama bekerja di Delta Spa Medan, penggugat belum pernah melakukan kesalahan atas pekerjaannya, ini bias dibuktikan penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan (SP) dari tergugat (PT Dua Jempol). Tetapi tanpa alasan yang jelas, sejak Juni 2020 pihak tergugat membuat kebijakan memberhentikan penggugat dan beberapa teman dari penggugat dengan tanpa memberikan kepastian baik ha katas pesangon, hak-hak normative lainnya.
Keberatan atas pemberhentian dilakukan jupaya bipartite antara penggugat dan tergugat. Namun uopaya itu tidak berhasil, karena tergugat memberikan penawaran sangat rendah dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya tergugat mengadu persoalan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara Jalan Asrama No. 143 Medan. Dan hasil mediasi di Disnaker Sumut menerbitkan Anjuran sesuai Nomor: 152/1485-6/DTK/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020.
Isi anjuran tersebut, pihak PT Dua Jempol agar memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15 persen dan membayar kekurangan upah dan THR sesuai dengan perundingan (antara pekerja dan perusahaan). Atas anjuran itu, penggugat meneriima dan mengajukan gugatan PHI ke PN Medan.*
OM – nta








