MEDAN | okemedan.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggandeng Universitas Sumatera Utara (USU) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) “Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara: Keteladanan Elit Politik” di Gedung Auditorium USU Medan, Jum’at,(1/11).
FGD berlangsung sehari penuh, dibagi dalam sesi pertama, dimulai pukul 09.00-12.00 Wib. Sesi kedua pukul 13.45 -16.00 Wib yang diakhiri perumusan untuk rekomendasi kepada penyelenggara negara.
Adapun sebagai pembicara Prof Dr Juanda,SH.MH, Ir Suraiyya Kamaruzzaman,ST,LLM,MT, Prof Iwan Pranoto, Romo Dr Johannes Haryatmoko SJ, Prof Dr Ir Samsul Rizal,M.Eng, Amich Alhumami,Ph.D, Prof Dr Lely Arrianie,M.Si, Iwan Mistokhhizzaman, Ferry Amsari ,SH,MH,LLM dan Dicky Sofjan ,MA,MPP ,Ph.D.
Moderator Prof Dr.M.Amin Abdullah sebagai anggota dewan pengarah BPIP bertemakan Keteladanan Elite Politik mengatakan, saat ini masalah etik jadi sorotan. Terutama persoalan etik yang masih jauh dari kata ideal.
“Kehidupan berbangsa dan bernegara kita oke tapi tidak baik-baik saja. Peristiwa macam-macam ya terkait dengan etik. Makanya itu yang kita angkat. Dalam ideologi pancasila itu sudah kuat sekali ya, pemersatu bangsa, kebhinekaan, tetapi ketika kita praktik di dalam ekonomi, kemiskinan, itu masih jauh. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih jauh,” kata Prof Amin.
Menurutnya, saat ini terjadi kerapuhan etik yang jadi sorotan dan tak bisa dibiarkan. Apalagi menyangkut berbagai lini kehidupan.
“Apa yang sebetulnya terjadi ini, kerapuhan etik. Jangan dibiarkan begitu saja, harus dikoreksi dari waktu ke waktu. Maka kalau nanya tujuannya apa, salah satunya memperbaiki bagaimana pelajaran ideologi pancasila itu ke depan. Mengaitkan etik, bagaimana indek kinerja utama kementerian dan juga untuk masyarakat pada umumnya, organisasi sosial, keagamaan, tetapi juga pemerintahan baru. Kita bekali, apa yang terjadi di lapis bawah ini seperti ini,” beber pakar hermeneutika tersebut.
Nantinya hasil rekomendasi ini juga akan menjadi bekal untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto.
“Rekomendasi itu pasti, kita akan membahasnya. Rekomendasi kepada Trias Politica, akan sampai ke yudikatif, eksekutif, legislatif. Eksekutif otomatis pemerintahan baru dan masyarakat pada umumnya. dunia pendidikan, hukum, ilmu pengetahuan, dan banyak sekali,” katanya.
Mengenai tindak lanjutnya, mereka akan menyusun hasil rekomendasi dari FGD. Kemudian akan dirumuskan dalam rapat kerja. Ada tiga kunci yang disebutkan bisa jadi solusi.
“Tindak lanjutnya kami semua BPIP akan menggelar praraker mendiskusikan hasil ini. Lalu what next, ada 3 kunci, semua mengatakan kerapuhan etik itu ada. Maka, perlu the office of government ethic, perlunya mahkamah etik, dan audit etik. Itu kata kunci yang penting untuk masyarakat Indonesia selain ideologi pancasila,” jelasnya.
Nantinya secara bertahap rekomendasi ini akan dibahas menjadi aturan. Sehingga kemudian ada reward and punishment.
“Harus ada aturan dulu, naskah akademik disusun, kementerian terkait, masuk ke DPR, yes or no. Setelah itu baru reward and punishment. Pelan-pelan,” katanya.
FGD ini juga penting untuk generasi muda. Untuk itu BPIP menggandeng perguruan tinggi. “Saya teman-teman di BPIP senang sekali, bekerja sama dengan universitas. Di universitas itu penting karena mahasiswa calon leader. Moral dan mentalnya jadi kuat,” jelasnya.
Salah satu narasumber Amich Alhumami Phd, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, menngatakan dalam ideologi pancasila itu sudah kuat sekali sebagai pemersatu bangsa, kebhinekaan, tetapi ketika dalam praktik di ekonomi, kemiskinan, itu masih jauh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih jauh,” kata Amich.
Prof Dr.M.Amin Abdullah menjelaskan, FGD sudah berlangsung di tujuh kota Indonesia, mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat dan dunia perguruan tinggi, dengan menghadirkan narasumber yang hebat hebat, berjumlah 76 orang.
OM – diur
