MEDAN | okemedan.
Anggota DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengeluhkan kuota tambahan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tidak juga direalisasi pemerintah.
Keluhan itu disampaikan oleh Ketua DPD Apersi Sumut, HM. Yulius ST. MM kepada wartawan di kantor Jalan Labu I no 45, Medan, Selasa (17/9/2024)
Sebagaimana diketahui sebelumnya pada Agustus 2024 lalu pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP pada tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Penambahan kuota FLPP ini sejatinya sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Naiknya kuota FLPP diharapkan bisa mendorong kemampuan kelas menengah di sektor konsumsi, khususnya di bidang perumahan. Begitu juga bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan penerima rumah subsidi menunggu realisasi penambahan kuota tersebut,” ujar HM Yulius.
Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum direalisasikan.
“Sampai saat ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota. Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum terlaksana,” ungkap HM Yulius.
Dia menilai kinerja Kemenkeu lamban. “Kinerja Kemenkeu terkesan lamban dalam menambah kuota Rumah Subsidi. Akibatnya kami para pengembang terpaksa memberhentikan tenaga kerja seperti misalnya pekerja bangunan,” kata HM Yulius.
Yulius berharap kebijakan ini bukan hanya janji manis. Dia menyebut, pengembang rumah subsidi yang tergabung dalam Apersi Sumut berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
Dkatakannya, belum direalisasikannya kebijakan ini membuat pengembang lebih berhati-hati terkait cash flow. ” Masalahnya, karena banyak pengembang memiliki kewajiban pembayaran di perbankan yang tak bisa ditunda,” keluhnya.
Foto perumahan yang siap dihuni.
Oleh sebab itu HM Yulius berharap pemerintah segera merealisasikan janjinya, sebab selama ini dalam setiap pembangunan properti atau perumahan secara otomatis selalu menggerakkan sektor ekonomi lainnya.
Yulius mencontohkan, puluhan pekerja bangunan atau tukang saat ini banyak yang menganggur karena tak ada pembangunan perumahan sejak beberapa bulan terakhir di Sumut.
Berdasarkan data selama ini, dalam setiap proyek pembangunan perumahan, ada sekitar 180 sektor industri yang ikut bergerak.
OM – diur
