JAKARTA | okemedan. Debat calon wakil presiden (cawapres) memanas ketika Gibran “diserang” oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar tentang mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor urut dua menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan komitmen dari dirinya dan capres Prabowo Subianto untuk melanjutkan pemerataan pembangunan. Menurutnya, IKN kelak akan bisa membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, membuka akses dan konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja.
“IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia,” ungkap Gibran.
Menurutnya, banyak pihak yang gagal paham mengenai pembiayaan daripada pembangunan calon ibu kota negara ini dengan mengira sepenuhnya akan didanai dari anggaran negara. Padahal, hanya 20 persen APBN yang digelontorkan untuk pembangunan IKN tersebut. sisanya 80 persen, katanya akan berasal baik dari para investor domestik dan luar negeri.
Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD pun bertanya kepada Gibran apakah sudah ada investor yang masuk, mengingat sumber pendanaan daripada investor inilah yang sangat dibutuhkan.
“Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN hanya 20 persen dari APBN. Saya melihat, sampai sekarang belum ada satu pun investor yang masuk. Kalau ada sebutkan investor mana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha tertentu sekarang ini,” kata Mahfud.
Gibran pun menyanggah pernyataan Mahfud yang menyatakan belum adanya investor yang masuk. Ia menyebutkan berbagai investor domestik sudah berkomitmen untuk berinvestasi seperti salah satunya Mayapada Group.
Sementara itu, cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa ia dan pasangannya, Anies Baswedan sedari awal memang berkomitmen untuk tidak melanjutkan pembangunan IKN. Menurutnya masih ada hal lain yang lebih mendesak untuk dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang.
“Kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek besar yang ambisius, IKN sebagai salah satunya, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir Rp500 triliun. Padahal satu persen saja dari Rp400 triliun untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling infrastruktur yang untuk SDM tiga persen dari seluruh anggaran IKN bisa membangun sekolah yang baik di seluruh Kalimantan, itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas,” ungkap Muhaimin.
VOA
