Medan

Proyek Rp2,7 Triliun Bakal Tak Tuntas Tahun Ini

MEDAN I okemedan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara, menggunakan dana APBD Sumut Rp2,7 triliun mendapat sorotan dari masyarakat Konstruksi Sumut. Proyek secara multiyears tersebut dipastikan tidak tuntas, karena tanggal 2 Desember 2023 harus selesai.

Hal itu dikatakan masyarakat kontruksi Sumut yang terdiri dari Penggiat Medsos dan pemerhati Jasa Kontruksi Bro Ron (Ronald Sinaga), Ketua Umum Gapeksindo Sumut Erikson Tobing, Dewan Pembina Gapensi / Kadin Sumut T.M. Pardede, Wakil Ketua Umun Kadin Sumut Bidang Infrastruktur dan PUPR Ucok Cardon, Era Gapeksindo Muda Josh F. Pangaribuan, Ketua Gapeksindo Sumut Jimmy Simbolon, Ketua Gapeksindo Medan Steve Excel A. Korua T, Mantan Ketua LPJK Sumut Murniati Pasaribu dan Srikandi Konstruksi Sumut dalam diskusi bersama media di Dante Cafe Jalan Saudara, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jumat (24/11/2023) siang.

Penggiat Medsos dan pemerhati Jasa Kontruksi, Ronald Sinaga menjelaskan mega proyek Rp2,7 triliun, tidak akan selesai sesuai dengan perencanaan, yang dibuat antara Dinas PUPR Sumut, dengan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Waskita Karya, PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama.

“Kita dapatkan datanya dari orang dalam yang terlibat proyek ini yang sudah capek, dari awal perencanaannya tidak jelas,” kata Ronald.

Dia menyebutkan, proyek Multi Year Contract ( MYC) di Dinas PUPR Sumut tersebut hanya dikerjakan dengan cara satu paket saja, seharusnya proyek tersebut bisa dijadikan minimal 2 paket atau lebih.

“Kita berpendapat agar tidak menjadikan proyek tersebut hanya satu paket saja, akan tetapi minimal dijadikan dalam 2 paket, yaitu satu paket terdiri dari beberapa proyek yang ditenderkan secara umum yang akan memberi kesempatan bagi ratusan pengusaha jasa konstruksi setempat (Lokal-red) dan satu paket lagi ditenderkan sebagai pekerjaan konstruksi rancang bangun yang juga dapat memberikan kesempatan bagi badan usaha kualifikasi besar daerah setempat yang ber-KSO dengan perusahaan luar daerah yang memiliki sub klasifikasi dan kemampuan dasar yang sesuai, ” terang Ronald Sinaga.

Usulan tersebut harusnya diterima dan pertimbangannya karena akan lebih menyingkat waktu pelaksanaan, ketersediaan fasilitasi bank dan kelancaran distribusi rantai pasok yang dikuasai oleh para vendor setempat. Dengan demikian proyek akan dapat diselesaikan lebih cepat waktu.

Ronald mengungkapkan bahwa Waskita dan KSO harus mengerjakan 162 ruas dalam satu kontrak. Sehingga dinilai pengerjaan tidak dapat terkontrol dengan baik dalam penyelesaiannya dan tidak akan memberikan pengerjaan yang maksimal dalam pembangunan infrastruktur dirasakan masyarakat nantinya.

“Sayang sekali proyek sebegitu besar. Saya kalau punya dana Rp1,4 Triliun saya gak akan berani mengerjakan proyek 162 ruas dalam satu kontrak. Alasannya bagaimana kita mau mengatur orang di titik-titik berbeda dengan ratusan kilometer. Saya mengerjakan tol cilincing 35 kilometer hanya untung di satu titik,” ucapnya.

Dan satu hal yang sangat penting, katanya, bahwa pembagian proyek multi years menjadi 2 paket akan menggairahkan roda perekonomian Sumut, karena akan mendorong berbagai multy player effect yang mendongkrak pendapatan rakyat kecil.

Bro Ron menyatakan kalau tender proyek Rp 2, 7 Triliun tersebut tidak mendukung dan merespon UU No 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

“Proyek dengan mengutamakan pengusaha setempat tidak melanggar Undang -Undang, karena sesuai undang undang tentang jasa konstruksi yang mengamanahkan penyertaan pengusaha setempat mengingat dana proyek tersebut berasal dari APBD Sumut,” ungkapnya.

Maka dari itu, para pengurus asosiasi jasa konstruksi Sumut yang terakreditasi
ini menduga kalau tender proyek Rp 2, 7 Triliun tersebut nantinya bakal menjadi masuk ke ranah hukum. “Jika proses tendernya ada masalah maka sudah dipastikan hasil pengerjaan jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Sumut tersebut dapat dipastikan tidak sesuai dengan harapan. Kenapa gak dipecahin berpuluh-puluh kontrak yang bisa dijamin jadi. Sejago-jagonya perusahaan baik itu swasta maupun BUMN itu tidak akan bisa mengerjakan satu kontrak begini,” tegas Ronald.

Ketua Umum Gapeksindo Sumut, Erikson Lumbantobing mengungkapkan bahwa diskusi ini tidak ada kaitannya dengan politik atau apapun. Hanya saja dia pesimis terkait penyelesaian proyek Rp2,7 triliun itu.

“Dari seluruh proyek jalan, ada 39 titik yang belum dijamah. Untuk jembatan dari total 20, yang baru dijamah 5 titik. Kita yakin hingga 2 Desember 2023, ini tidak mungkin akan selesai,” jelas Erickson.

Erikson mengatakan sejak awal prosesnya, proyek tahun jamak (multi years) ini banyak melanggar aturan.

“Sejak awal persyaratan supaya bisa menang tender itu harus punya dana senilai Rp 1,4 triliun. Sementara di Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir dengan anggota dewan PT Waskita mengaku bajwa proyek terhambat karena mereka tidak punya uang,” sebut Erikson.

Hal senada juga diutarakan Tim Ahli sekaligus Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumatera Utara, T.M Pasaribu.

Dia menjelaskan, sejak awal direncanakan, pihaknya telah mempertanyakan kenapa 162 ruas digabungkan dalam proyek Rp2,7 triliun tersebut.

“Setelah diumumkan tender proyek itu, saya sendiri langsung dengan asosiasi perusahaan mendatangi PUPR Sumut. Kami bermaksud menanyakan mengapa proyek ini dijadikan satu kontrak. Ini resikonya besar, apalagi titiknya di berbagai lokasi yang berbeda,” ujarnya.

T.M Pasaribu mengungkapkan, menurut informasi yang didapat bahwa dari 162 ruas, yang bisa dihitung progresnya hanya 21 persen.

“Karena ini project yg dihitung adalah outputnya, keselesaiaan dari outputnya harus sempurna. Kemajuan mereka 56 persen tidak sampai, sementara tanggal 2 Desember harus selesai,” katanya.

T.M Pasaribu menyebut banyak pelanggaran hukum yang sudah dilakukan dalam proses pembangunan. Termasuk pemberian peringatan yang sudah lebih dari tiga kali.

“Harusnya sudah putus kontrak dari tahun lalu, karena persentase proyek yang selesai tidak sesuai perjanjian, tetapi herannya kenapa dilanjutkan terus sampai sudah mau berakhir,” ucapnya.

Sekadar informasi, Kerja Sama Operasi (KSO) PT Waskita Karya, PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama berkomitmen menuntaskan mega proyek strategis senilai Rp2,7 triliun, berupa desain, pembangunan jalan dan jembatan yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota, di Sumatera Utara dan ditargetkan akan selesai Desember 2023.

Hingga per bulan November ini progres keseluruhan pekerjaan KSO telah mencapai 63,996% persen. Maka total panjang ruas yang telah ditangani sepanjang 262 kilometer dari total 450 kilometer di seluruh Sumatera Utara.

OM-red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Verified by ExactMetrics