DELISERDANG I okemedan. Plt.Bupati Deliserdang, HM Ali Yusuf Siregar menegaskan, saat ini masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap desa agar bisa melakukan kinerja lebih baik.Sebab,desa merupakan garda terdepan dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan.
” Karena itu, pemerintah desa harus bisa membuktikan harapan masyarakat tersebut dengan mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, maju, mandiri dan demokratis,” kata HM.Ali Yusuf Siregar dalam sambutannya ketika membuka Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati setempat di Lubukpakam, Kamis (16/11/2023).
Yusuf Siregar mengingatkan, yang perlu menjadi perhatian bagi para kepala desa adalah prinsip pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis, administrasi maupun hukum.
Karena menurutnya, jika keuangan desa tidak dikelola dengan tepat dan tertib administrasi, maka bisa menyebabkan kegagalan program pemerintah dan akan mengakibatkan permasalahan hukum. Sehingga, tujuan untuk mensejahterakan masyarakat tidak akan tercapai.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara, Kwinhatmaka, selaku panitia penyelenggara pada laporannya menjelaskan,workshop tersebut merupakan program sinergitas bersama antara DPR RI, khususnya Komisi XI, Kementerian Keuangan bersama BPKP, dan kegiatan tersebut harus dilakukan setiap tahunnya.
Dengan diadakannya workshop tersebut,tambahnya, diharapkan bisa menampung seluruh aspirasi dan kendala serta hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, khususnya di Kabupaten Deliserdang.
Selain itu, pelaksanaan program tersebut juga diharapkan bisa memberi informasi terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa, dengan prioritas-prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang sudah diarahkan pemerintah.
“Semoga workshop ini, sinergi dan kolaborasi dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa terus kita tingkatkan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan,serta pembangunan desa bisa terwujud dengan baik dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di desa,” ujar Kwinhatmaka. .
Hadir pula dalam workshop itu, anggota Komisi XI DPR RI, H Hidayatullah SE, Inspektur V Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Hasrul Edyar, Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara diwakili Muchamad Rifai,para pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan kepala desa se-Kabupaten Deliserdang.
OMD-nal
