Politik

Realisasi Tak Tercapai, FPKS DPRD Medan Pertanyakan Target PAD Retribusi Parkir Tepi Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan

MEDAN I okemedan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan menyoroti target Pendapatan Asli Daerah dari dua sektor yang menjadi primadona Pemerintah Kota Medan yakni Retribusi Parkir Tepi Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Juru bicara Fraksi PKS, Dhiyaul Hayati, S.Ag, M.Pd menyampaikan, persoalan PAD dari dua sektor ini perlu mendapat perhatian karena selama ini tidak pernah mencapai target.

“Berdasarkan data¬† dan dokumen Perubahan APBD yang kami terima, ada beberapa hal yang kami pertanyakan. Pertama Target PAD P.APBD 2023 pada retribusi parkir tepi jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing sebesar Rp. 51.067.685.558, dan Rp. 952.054.109.305. Kami melihat dalam dua tahun terakhir realitanya dari dua PAD tersebut tidak pernah mencapai target,” kata Dhiyaul saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Nota Pengantar Wali Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Medan, di ruang Rapat Paripurna, Selasa (29/8/2023).

Terkait target ini, Fraksi PKS juga mempertanyakan  alasan penetapan target tersebut dan strategi yang akan ditentukan dalam merealisasikannya.

“Apa yang menjadi dasar Pemerintah Kota Medan dalam penetapan target PAD tersebut ? Dan apa yang menjadi langkah dan strategi Pemerintah Kota Medan dalam mencapai target tersebut ? Mengingat apabila target tersebut tidak tercapai maka akan ada pengurangan belanja daerah. Mohon Penjelasannya, ” tanyanya.

Dijelaskan Dhiyaul, sesuai dengan Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, struktur P.APBD Kota Medan adalah, Pendapatan bertambah Rp23,911 miliar lebih (0,33%) menjadi Rp7,294 triliun lebih.
Belanja berkurang 25,330 milyar rupiah lebih (0,32%) menjadi Rp7,843 triliun lebih
Pembiayaan Netto berkurang Rp49,241 miliar rupiah lebih (0,89%) menjadi Rp548,558 miliar lebih.

Tidak hanya soal PAD, dalam Pemandangan Umunya FPKS juga mempertanyakan sejumlah persoalan terkait  persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) , adanya SiLPA pada Tahun 2022 yang berasal dari dana jasa bantuan perorangan, kemudian masalah banjir.

Selanjutnya pengangguran terbuka di Kota Medan yang mana menurut data BPS tahun 2023 jumlah pengangguran terbuka di Kota Medan sebesar 100.705 orang, datdays beli masyarakat, pembagian laba pada PUD Rumah Potong Hewan dan PUD dan soal jumlah usaha mikro yang ada di Kota Medan.

OM-zan

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Verified by ExactMetrics