MEDAN | okemedan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta Kapolda Sumut tegas menyikapi protes enam calon siswa (Casis) Polwan Polda Sumut yang diduga menjadi korban ketidakprofesionalan panitia daerah (Panda) seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sumut.
“Harusnya Kapolda Sumut tegas dengan membentuk tim khusus memeriksa panitia daerah dengan mencuatnya kabar kecurangan tersebut,” sebut Direktur LBH Medan Irvan Saputra, Selasa (20/6/2023).
Ditegaskan Irvan, diduga ketidakprofesionalan dalam perekrutan anggota ini mencuat karena menyebut nilai dari enam Casis Polwan tersebut terlalu tinggi. Ini semakin aneh karena nilai tinggi dikalahkan dengan nilai di bawahnya.
“Di mana-mana nilai tinggi itu berprestasi, kan begitu. Tapi ini kok malah sebaliknya. Maka kita berharap Kapolda bisa lebih transparan dan fair agar kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum yang merusak institusi Polri,” tegasnya.
Menurutnya, perekrutan anggota Polri 2023 adalah bentuk di mana melahirkan anggota-anggota Polri baru yang memiliki kepribadian baik melalui prosedur yang baik. “Jadi ini gambaran Polri di masa depan,” sebut Irvan.
Sebab itu, LBH Medan menilai pantas ke enam Casis Polwan itu protes mempertanyakan hasil yang dikeluarkan, sementara mereka memiliki nilai tertinggi.
“Maka LBH Medan meminta Kapolda lebih tegas dan transparan sehingga tidak ada muncul kecurian-kecurigaan lainnya,” ujarnya.
Sebelumnya, enam Casis Polwan Polda Sumut yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tes Kesehatan Kejiwaan (Keswa) merasa menjadi korban ketidakprofesionalan Panda seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sumut.
Mereka meminta Kapolda Sumut Irjen Pol. Panca Putra Simanjuntak dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun langsung mengawasi proses rekrutmen penerimaan Bintara Polri TA. 2023 di Polda Sumut.
Terkait masalah itu, Polda Sumut memberikan tanggapan. Polda Sumut menegaskan, penerimaan Bintara Polri TA 2023 di Sumut sudah transparan dan terbuka.
“Bahwasannya proses seleksi itu dilakukan secara transparan dan terbuka dari mulai pendaftaran sampai tahapan pengumuman. Baik itu tes administrasi, tes kesehatan, tes jasmani, psikologi dan lainnya,” ujar Kapoldasu melalui Kabid Humas Kombes Hadi Wahyudi, kemarin.
OM-dedi
