MEDAN | okemedan. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menaruh perhatian pada peningkatan fasilitas sarana umum (FSU).
Harapan itu disampaikan oleh Ketua DPD APERSI Sumut, H. Irwansyah Putra, SE yang lebih dikenal sebagai Irwan Ray kepada okemedan.com usai pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II APERSI oleh Wagubsu Musa Rajekshah di Four Point Hotel Medan, Selasa (9/11/2022). Tema Rakerda kali ni adalah “Maju & Berkembang Bersama Apersi Sumatera Utara”
Dia mengatakan, di Sumut itu kendalanya, pertama terkait anggaran FSU (Fasilitas Sarana Umum) dari APBD yang jumlahnya diperkecil. “Kita berharap supaya sarana dan prasarana umum ini menjadi perhatian,” katanya..
Kedua ,terkait BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi tanggungjawab pembeli. “BPHTB itu nilainya 5 persen,kita harapkan tidak sampai 5 persen, mungkin 2 persen atau 2,5 persen agar ketika masyarakat membeli rumah tidak terbebani lagi dengan pajak daerah,” ia mencontohkan pemerintah memberi subsidi uang muka 4 juta Rupiah tetapi untuk bayar pajaknya 4,5 juta karena ini bukan tanggungan pengembang tapi pemilik rumah,” ujar Iwan.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Apersi, H. Junaidi Abdlilah mengemukakan sudah 3 tahun tidak ada kenaikan harga rumah sehingga pengembang prihatin.
“Begitupun kita masih bisa mencapai target yang diinginkan. Hal ini karena konsumen masih antusias terutama di daerah, juga karena adanya realisasi anggaran stimulus Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Hal itulah membuat segmen rumah subsidi mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19,” ucapnya.
Untuk itu, DPP Apersi juga berharap masalah ini menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemprovsi.
‘Kita berharap Wagub memperhatikan para pengembang yang sedang membangun perumahan bersusidi. Karena perumahan subsidi ini kepentingannya adalah kepentingan masyarakat kecil sehingga jangan sampai masyarakat kecil tidak punya rumah, kesulitan untuk persyaratan, kesulitan angsuran, ini harapan kita,” papar Junaidi.
Menanggapi harapan Apersi terhadap dukungan pemerintah daerah untuk penyediaan fasilitas umum seperti akses jalan menuju perumahan juga soal pajak daerah, Wagubsu Musa Rajekshah akan membahas masalah ini bersama pemerintah kabupaten dan kota di Sumut melalui bupati dan wali kota.”Nanti akan saya bicarakan dengan pemko dan pemkab di Sumut,” ucap Wagubsu.
Ketua Panitia, Abdul Muhsin Hamzah, dalam laporannya mengatakan Rakerda ke dua DPD Apersi Sumut ini berlangsung sehari diikuti oleh 100 peserta dari total anggota Apersi DPD Sumut 193 orang. Agenda Rakerda adalah mengevaluasi kerja yang ada dan menyusun rencana program ke depan.
Muhsin juga menyebutkan bahwa dalam Rakerda ini akan dibicarakan kesiapan Musyawarah Daerah (Musda) Apersi DPD Sumut yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 2023.
Turut hadir dalam pembukaan Rakerda Apersi DPD Sumut itu Regional Consumer Bussiness Head Bank BRI, Riadi Arief Aladin.
Riadi memuji kinerja Apersi DPD Sumut selama ini. “Berkat pak Iwan (Ketua DPD Apersi Sumut), marketshare BRI meningkat,” ungkapnya. Dia juga menyebutkan Sumut salah satu daerah dengan NPL (Non Performance Loan) terkecil di Indonesia.
Usai pembukaan Ketua Apersi DPD Sumut Iwan Ray didampingi Sekretaris Julius dan Ketua Panitia Abdul Muhsin Hamzah menyerahkan cinderamata kepada Wagubsu Musa Rajekshah, Kapoldasu diwakili Kombes Jafar, Pangdam diwakili Kolonel TNI Edi Simanuntak Kadis Tarukim Provsu Ir. Alfi Syahriza, Ketua Umum Apersi H. Junaidi Abdillah, serta Regional Consumer Bussiness Head Bank BRI, Riadi Arief Aladin.
OM – diurnanta
