MEDAN I okemedan. Anggota DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution ST melaksanakan Reses masa Sidang II, Tahun ke III 2022, di Jalan Pengilar, Gang Pengilar V, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (27/8/2022) siang.
Reses yang dihadiri Sekcam Medan Amplas Andrew F Ayu SSTP, UPT PU Wilayah Kota Noris, Dinas Sosial diwakili Dedi dan Lurah Amplas Vivi Andriani, ratusan warga yang juga hadir mengeluhkan banjir, BPJS PBI dan tarif parkir di salah satu rumah sakit di kawasan Medan Amplas.
Seperti yang diungkapkan Mirwan, warga Jalan Pengilar Gang Pengilar V. Ketika berobat di salah satu rumah sakit di kawasan Medan Amplas, tarif parkirnya naik setelah jam pertama atau berjenjang (progresif). Padahal itu sangat memberatkan, apalagi yang berobat kebanyakan pasien BPJS PBI.
“Pagi kita datang berobat, sorenya datang lagi sudah berubah tarifnya. Apalagi setelah satu jam. Ini memberatkan bagi pasien BPJS PBI yang tidak mampu,” ungkapnya.
Ramadani Syafitri, Jalan Tuar menyoal air bersih PDAM yang tidak masuk ke pemukimannya serta persolan banjir.
Ari Irawan warga Jalan Pengilar Gang Pengilar V juga mengeluhkan banjir ketika drainase tidak mampu menampung air hujan sehingga masuk ke rumahnya. Hal itu juga diperkuat oleh Kepala Lingkungan 6, Nazaruddin Siregar.
Dia menyebutkan warga mengeluhkan kondisi drainase yang tidak bisa menampung debit air ketika hujan sehingga mengakibatkan banjir.
“Dari dahulu hingga sekarang belum terealisasi soal ganti rugi rumah agar dilakukan pelurusan drainase yang mengakibatkan banjir itu, seperti di Gang Ambai, Selian, Sumar. Padahal wali kota sudah pernah meninjau banjir disitu. Jadi saya hanya menjawab kepada masyarakat untuk bersabar,” kata dia.
Sedangkan Niah, warga Jalan Tuar menyampaikan keluhannya pelayanan BPJS PBI terkesan dipersulit terutama minta surat rujukan. Bahkan ketika berobat akibat kecelakaan, pihak puskesmas menyarankan agar luka diberikan obat luka saja tanpa ada perawatan. “Jika tidak kita gunakan BPJS PBI ini ke puskesmas katanya nanti dinonaktifkan, tapi kalau kita berobat dicueki,” kesalnya.
Lain halnya Karmilawati Jalan Tuar. Dia mengaku tidak tercover Program Keluarga Harapan (PKH). Padahal sebelumnya dia terdaftar dan mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Menanggapi hal itu, Dedy Aksyari mengatakan bahwa persoalan tarif parkir di rumah sakit berjenjang atau progresif tersebut semestinya tidak demikian. Apalagi yang berobat ke rumah sakit tersebut pasien peserta BPJS PBI. “Ini jelas sudah memberatkan orang yang tidak mampu. Nanti saya akan teruskan persoalan itu ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, yang mengelola parkir dan saya sampaikan ke Komisi III yang membidangi hal itu agar menjadi perhatian,” tegas Dedy yang juga politisi partai Gerindra Medan ini.
Soal air bersih yang belum masuk ke pemukiman warga, Anggota Komisi IV ini akan membantu memasukan pipa distribusi dengan berkordinasi ke Dinas Perkim Medan. “Saya upayakan agar pipa distribusi disambung ke rumah warga. Tapi sebatas pipa tidak sampai ke meteran. Kalau itu masing-masing warga,” ujarnya
Mengenai banjir, Dedy menjelaskan, mengatasi banjir khususnya di Kelurahan amplas ini mungkin sudah ada skema penanganannya oleh Dinas PU Medan.
Sebab, persoalan banjir merupakan tidak semata tanggungjawab Pemko, namun juga persoalan bersama untuk mengatasinya. Artinya, masyarakat juga diminta berperan aktif agar meminimalisir banjir seperti tidak membuang sampah sembarangan.
“Kita bisa mencari solusinya dan masalah itu memang tidak bisa kita selesaikan seperti mengembalikan telapak tangan, pasti ada proses. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, anggota DPRD, tapi ini tanggung jawab kita bersama karena permasalahan itu bukan hanya datang begitu saja, tapi datangnya dari keadaan yang ada,” ujarnya.
Tentang pelayanan BPJS PBI terkesan dipersulit terutama minta surat rujukan. Bahkan ketika berobat akibat kecelakaan, pihak puskesmas menyarankan untuk diberi obat luka serta terkesan dicueki, Dedy Aksyari mengatakan pelayanan di puskesmas kerap dikeluhkan warga.
“Mungkin petugas puskesmasnya ada masalah pribadi, terkadang mencueki warga yang berobat. Kita akui SDM juga masih masalah. Walau begitu kita akan upayakan dinas terkait untuk meningkatkan SDM tenaga kesehatan yang ada di puskesmas,” kata anggota dewan Dapil IV meliputi Medan Kota, Medan Area, Medan Amplas dan Medan Denai ini.
Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), Dedy mengatakan, hal itu merupakan wewenang perintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Warga harus masuk ke dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
“Namun begitu, saya akan membantu masyarakat untuk mengecek apa permasalahannya. Tapi biasanya diroling dan bergantian. Begitu juga soal KIP sampai ke mahasiswa kenapa tidak dapat, nanti saya tanyakan ke level yakni ke DPR RI. Bantuan untuk UMKM juga. Kalau pinjaman lunak (Pilu), Pemko telah bekerjasama dengan sejumlah pihak membantu UMKM. Namun kebanyakan pinjaman itu macet karena lebih banyak untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Sementara perwakilan Dinas PU, Noris menyebutkan bahwa pihaknya tahun ini akan melakukan pekerjaan perbaikan jalan di Jalan Pengilar, Tuar, Panglima Denai, Simpang Selambo Pengilar Ujung, Lukah Ujung. Pihaknya juga akan melakukan survey untuk pekerjaan parit Tengah di kelurahan Amplas. “Tim besok akan melakukan survei di Kelurahan Amplas ini mana yang terdampak banjir agar kami dapat berkolaborasi dengan kelurahan Amplas untuk mengambil solusi penanganan banjir,” sebutnya.
Dinas Sosial Kota Medan melalui perwakilannya Dedi juga menanggapi terkait PKH. Katanya warga hendaknya memasukkan NIK dan KK online di Disdukcapil atau Kantor Camat Medan Amplas agar bisa tercover ke dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
Hak senada juga diutarakan Sekcam Medan Amplas Andrew F Ayu SSTP. Program PKH merupakan wewenang Kemensos dan tidak bisa dicampuri. Namun dia mengatakan jika warga sudah masuk ke dalam DTKS dipastikan akan tercover PKH.
Soal pelayanan di Puskesmas, Sekcam menyarankan masyarakat juga bisa pindah Faskes ke klinik Pratama.
“Saya di faskes klinik, karena pelayanannya bisa kita dapatkan pada malam hari,” ujarnya.
OM-zan
