MEDAN | okemedan. Asosiasi Pengembang Perumahan| Dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mencatat telah membangun sebanyak 103.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan layak huni secara nasional.
Ketua Umum DPP APERSI, H Junaidi Abdillah, menyatakan hal itu di depan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APERSI di Medan, Sumatera Utara, Selasa (26/07/2022).
Kota Medan menjadi tuan rumah dalam Rakernas APERSI dengan mengangkat tema “Rumahku Masa Depan Negeriku”.
“Menjadi kota pilihan dan pertama terlaksananya Rakernas APERSI di Sumatera, Kota Medan berpotensi besar untuk masa depan penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata H Junaidi Abdillah.
“Untuk secara keseluruhan, Tahun 2021 sebanyak 103.000 unit (dibangun) kepada masyarakat bepenghasilan rendah,” katanya.
Proram Subsidi
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna di sela Rakernas APERSI kepada pers mengatakan, pemerintah telah menghadirkan tiga program subsidi kemudahan bantuan.
“Secara nasional, KPR FLPP hingga saat ini telah dirasakan sebanyak 220an ribu penerima manfaat. Kemudian ada juga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) tapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Ketiga ada KPR Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). ”Memang tiga ini kita coba segmentasi agar tidak tabrakan,”imbuhnya.
Khusus BPPT untuk yang informal, dan beberapa wilayah dengan mendatangi lamngsung masyarakat.
“Seperti halnya yang telah dilakukan dalam program gebrak pasar, kita (pemerintah) datangi pedagang pasar yang belum memiliki rumah, untuk menawarkan fasilitas tadi bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang belum punya rumah,” bebernya.
Dia juga menambahkan, animo masyarakat terhadap rumah subsidi tetap tinggi.
“Ketersediaan rumah telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Melihat animo masyarakat terhadap rumah subsidi terus tumbuh, maka pada tahun 2023, rencananya FLPP ditingkatkan menjadi 220 ribu penerima manfaat, namun realisasi itu tergantung terhadap harga rumahnya. Tahun lalu, FLPP yang telah tersalurkan sebanyak 200 ribu penerima manfaat secara nasional,” sebutnya.
Sementara itu Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah mengungkapkan sejumlah masalah dihadapi APERSI dalam membangun rumah bersubsidi KPR seperti LSD (lahan sawah dilindungi ) yang menyebabkan perizinan untuk membangun rumah tidak dapat dikeluarkan.
Rakernas APERSI selain dihadiri Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, juga Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu; Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua DPD APERSI Sumut, Irwan Ray, Sekretaris DPD APERSI Sumut HM Julius ST,MM, para pengurus APERSI dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota,.
Turut memberian sambutan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla melalui video streaming.
Kenaikan Harga Rumah
Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengaku, serapan perumahan sejak pandemi yang melanda dua tahun lalu, sangat dirasakan pihak pengembang perumahan subsidi.
“Semenjak Covid – 19, harga kebutuhan material perumahan terbilang mengalami kenaikan. Namun, bagi APERSI tidak melakukan penyesuaian harga rumah. Padahal, rumah segmen KPR bersubsidi setiap tahunnya harus mengikuti penyesuaian harga material bangunan yang mengalami kenaikan. Karena prihatin dengan kondisi pandemi, maka APERSI tidak melakukan kenaikan harga rumah bersubsidi,” jelasnya.
Seiring waktu, pandemi telah berlalu. “Harusnya harga rumah KPR bersubsidi saat ini terjadi penyesuaian kenaikan harga. Paling tinggi sebesar 21 persen, agar menutupi biaya produksi pengembangan perumahan. Jika tidak dilakukan penyesuaian harga rumah, maka pengembang bakal tidak dapat produksi lagi, seiring dengan kenaikan material dan harga tanah yang naik signifikan,” tandas Junaidi.
OM – diur
