Advertorial

Ketua DPRD Medan Hasyim SE : PPKM Darurat Demi Keselamatan dan Kesehatan

DITETAPKANNYA Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Kota Medan oleh pemerintah pusat, pada Jumat (9/7/2021) dan berlaku mulai 12 hingga 20 Juli 2021 dan diperpanjang sampai 25 Juli 2021 dengan melakukan penyekatan 5 pintu masuk Kota Medan dan puluhan titik di inti kota  untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Apalagi dilakukan penutupan plaza,  mall maupun pembatasan operasional kuliner, diharapkan bukan menjadi suatu kekhawatiran bagi masyarakat Kota Medan.

Sebaliknya, PPKM Darurat tersebut merupakan upaya dan antisipasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terkait informasi penyebaran dan penularan Covid-19 varian Delta serta menekan angka penularan dan kematian penderita Covid-19 yang kini terus meningkat.

“PPKM Darurat, saya pikir ini suatu kebijakan yang harus dilaksanakan, karena kita lihat di PPKM Darurat ini merupakan upaya dari pemerintah pusat untuk menekan laju kenaikan dari Covid-19,” ujar Ketua DPRD Medan, Hasyim SE saat diwawancarai okemedan.com di Ruang Kerjanya, Senin (12/7/2021).

Hasyim SE : PPKM Darurat Demi Keselamatan dan Kesehatan Seluruh Masyarakat Medan
Ketua DPRD Medan Hasyim SE ketika diwawancari wartawan di Ruang Kerjanya, Senin (12/7/2021)

Menurut Ketua PDIP Kota Medan ini, PPKM Darurat diberlakukan perintah karena Kota Medan yang berstatus zona oranye ini merupakan pintu masuk dari Jawa dan Bali ke Sumut, yang dikhawatirkan dapat terjadi efek ping pong penularan Covid-19 tersebut.

Selain itu PPKM Darurat diberlakukan di Kota Medan untuk membentengi agar tidak ada lagi penyebaran Covid-19 sangat luar biasa dengan jumlah korbannya yang sangat signifikan.

Hasyim berharapkan PPKM Darurat ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diatur di dalam instruksi Mendagri, Gubernur Sumatera Utara dan surat edaran dari Wali Kota Medan.

“Kita patuhi, kita taati dan kita ikuti semua aturan yang dibuat di PPKM Darurat ini demi untuk keselamatan kita semua, kesehatan kita semua. Saya pikir ini sesuatu hal yang harus kita patuhi dan dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab dengan harapan Covid-19 ini bisa cepat hilang, selesai dan tuntas dari bumi pertiwi Indonesia khususnya di Medan,” jelas pria yang dua kali meraih suara terbanyak Caleg DPRD Kota Medan.

 

Hasyim SE : PPKM Darurat Demi Keselamatan dan Kesehatan Seluruh Masyarakat Medan
Bersama Wali Kota Medan, Ketua DPRD Medan Hasyim SE memberikan keterangan pers terkait persiapan PPKM Darurat.

Bersama Wali Kota Medan, Ketua DPRD Medan Hasyim SE memberikan keterangan pers terkait persiapan PPKM Darurat.Disinggung adanya pro kontra diberlakukannya PPKM termasuk dari pelaku usaha dan para pekerja, Politisi PDIP ini tidak menampiknya. Namun menurutnya, hal itu jangan dipandang dari sisi ekonomi saja, akan tetapi harus dipikirkan juga dari sisi kesehatan.

“Harus kita pertimbangkan, jadi ini kan menyangkut keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat Kota Medan,” tegas Hasyim yang memiliki hobi Basket.

Aturan yang diatur PPKM Darurat harus dapat dipahami baik bagi pekerja maupun perusahaan yang esensial, non esensial maupun kritikal.

Pun demikian, lanjutnya, dampak PPKM Darurat bagi pekerja sudah dipikirkan dan diantisipasi oleh Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution saat Rapat Pembahasan Persiapan Pelaksanaan PPKM Darurat bersama unsur  Forkopimda dan OPD, Minggu (10/7/2021).

Hasyim SE : PPKM Darurat Demi Keselamatan dan Kesehatan Seluruh Masyarakat Medan
Ketua DPRD Medan Hasyim SE menyulangi nasi tumpeng di Hari Ulang Tahun Wali Kota Medan Bobby Nasution saat Soft Lauching Loket Pembayaran Pajak Daerah di Kantor UPT VI BPPRD Medan, Selasa (6/7/2021).

Hasil rapat tersebut menyebutkan untuk masyarakat yang terdampak dari PPKM Darurat seperti yang pekerja di plaza, mall, dan toko-toko yang ditutup akan diberi bantuan bisa berupa uang tunai atau sembako.

“Itu sudah kita antisipasi dan bapak Wali Kota Medan sudah meminta Dinas Sosial Medan untuk melakukan pendataan para pekerja yang terdampak PPKM Darurat ini dengan memberikan bantuan bisa uang tunai atau sembako, diluar dari yang sudah menerima PKH dan BST melalui dana APBN. Jadi ini semua ditanggung melalui APBD murni Kota Medan dan menerima bantaun sosial tunai atau PKH tidak mendapatkannya,” jelas pria yang lahir di Medan, 21 Agustus 1967 ini.

Hasyim mengatakan, rencana pemberian bantuan sosial tersebut juga harus dilakukan sebelum PPKM Darurat berakhir. Oleh karenanya pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan harus disegerakan.

Ditanya apakah sudah disepakati dalam rapat tersebut berapa nilai bantuannya, Hasyim menyebutkan belum bisa ditentukan karena masih didata oleh Dinas Sosial Kota Medan dan kewenangnya melakukan pendataan apakah dengan lurah atau kepala lingkungan untuk mengetahui jumlah pekerja yang terdampak.

Hasyim SE : PPKM Darurat Demi Keselamatan dan Kesehatan Seluruh Masyarakat Medan
Selalu berkolaborasi ketika sidang paripurna di DPRD Medan.

Untuk pelaku usaha seperti warung kopi, warung nasi yang di PKL, menurutnya boleh juga diberikan bantuan. Namun kriterianya juga dipikirkan dimana para pelaku usaha tersebut tidak boleh memberikan pembeli duduk dan makan di tempat dan hanya diperbolehkan membawa pulang.

Ada kebijakan yang diberikan dispensasi sedikit, yang terpenting tidak menimbulkan kerumunan. Artinya untuk pelaku UMKM khususnya usaha kuliner di PKL dampaknya tidak begitu besar, karena mereka masih boleh beraktivitas sampai pukul 20.00 WIB.

“Efek yang paling terasa dari PPKM Darurat ini yang di Mall. Namun jika di Mall tersebut ada supermarket yang menjual bahan kebutuhan pokok, tidak ada masalah dan boleh dibuka, khusus itu saja, seperti swalayan, toko kelotong juga boleh dibuka,” sebut suami dari Lindawati ini.

Disinggung apakah Forkopimda nantinya akan melakukan rapat evaluasi setelah PPKM Darurat ini berakhir tanggal 20 Juli 2021, Hasyim menyebutkan PPKM Darurat ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan merupakan instruksi untuk pemerintah daerah, dan keputusannya dari pemerintah pusat yakni dari top to down, bukan sebaliknya.

Hasyim mencontohkan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang  merupakan usulan dari daerah ke Menteri Kesehatan dan setelah itu disetujui. Sementara PPKM langsung instruksi dari pusat. Oleh karena itu apakah PPKM Darurat Kota Medan berlanjut tergantung dari hasil evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.

Mengenai hasilnya, kata Hasyim, nanti akan disampaikan bagaimana kondisi Kota Medan terhadap pandemi Covid-19 setelah dilaksanakan PPKM Darurat, apakah ada mengalami penurunan, stagnan atau bagaimana, itu kembali kepada Pemerintah Pusat.

 

5 Program Prioritas untuk Kemaslahatan Pembangunan Kota Medan

Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman telah memetakan permasalahan Kota Medan, sehingga menjadikan program prioritas keduanya untuk memperbaikinya.

Lima program prioritas tersebut yakni kesehatan yang saat ini dilakukan penanganan Covid-19,  infrastruktur jalan dengan target 2 tahun bisa diperbaiki, banjir, kebersihan dan ekonomi.

Program itu tentunya memerlukan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk DPRD Kota Medan sebagai pembentukan perda, penyusunan anggaran dan pengawasan.

Hasyim SE : PPKM Darurat Demi Keselamatan dan Kesehatan Seluruh Masyarakat Medan
Ketua DPRD Medan Hasyim SE menerima Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan dari Wali Kota Medan Bobby Nasution, Selasa (29/6/2021).

Hasyim menanggapi sejauh ini 5 program prioritas Wali Kota Medan tidak mengalami hambatan termasuk anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Tidak semua, artinya pos-pos anggaran dan penanganan Covid-19 sudah ada dan penanganan Covid-19 itu khusus seperti pada tahun 2020, ada yang silpa dan itu nanti akan bisa dimanfaatkan dilakukan perubahan penjabaran terhadap perwal terkait penggunaan dana silpa tersebut,” ungkap anggota DPRD Medan tiga periode ini.

Katanya, 5 program prioritas Wali Kota Medan merupakan kemaslahatan untuk pembangunan Kota Medan lebih baik. Tentu, untuk menyukseskan 5 program  tersebut, DPRD Kota Medan akan memberi support atau dukungan yang lebih baik, karena ini untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan Kota Medan.

Hasyim SE : PPKM Darurat Demi Keselamatan dan Kesehatan Seluruh Masyarakat Medan
Ketua DPRD Medan Hasyim SE ketika kegiatan sosialisasi Perda Kota Medan tentang sistem kesehatan belum lama ini.

Nah, kalau masalah anggaran ini nantikan ada perubahan. Anggaran tahun 2021 bukan  di masa Wali Kota Medan Bobby Nasution, melainkan Wali Kota Medan sebelumnya. Namun untuk dilakukan perubahan tersebut harus masuk ke P-APBD.

“Nanti kita lihat dulu karena belum masuk sampai sekarang dan belum dibahas. Tetapi kalau sudah masuk, maka kita lihat kalau perubahan-perubahan itu berkaitan dengan 5 program prioritas tersebut, kita akan mendukung sepenuhnya,” kata Alumni Fakultas Ekonomi Dharma Agung.

Ketika ditanya mengenai target kinerja DPRD Kota Medan tahun 2021, Hasyim menyebutkan DPRD Medan telah menyusun seluruh rencana kerja dan telah disekapati maupun disetujui dalam paripurna.

Hasyim SE : PPKM Darurat Demi Keselamatan dan Kesehatan Seluruh Masyarakat Medan
Kegiata Launching Inovasi Sekretariat DPRD Medan bertepatan menjelang hari ulang tahun Kota Mean ke-431, di Gedung DPRD Medan, Selasa (30/6/2021).

Selanjutnya, kata Hasyim, dilaksanakan sesuai dengan rencana maupun waktu yang telah disepakati bersama supaya lebih tepat waktu sehingga kegiatan DPRD Kota Medan sudah ada dan tidak keluar dari koridor.

“Semua sudah kita sepakati, dan target kinerja telah disusun dan disetujui bersama dengan waktu yang telah ditentukan,” sambung Hasyim, tokoh Tionghoa pertama menjabat Ketua DPRD Medan.

Bahkan, tambahnya, DPRD Kota Medan mengharapkan Ranperda yang dihasilkan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propaperda) bisa lebih maksimal nanti.

“Tentu kita akan melihat Ranperda yang memberikan kemaslahatan yang lebih baik kepada masyarakat secara luas tentu akan menjadi prioritas demi pembangunan Kota Medan,” jelas ayah dari Jesslyn Wijaya dan Richard Wijaya ini.

 

Gemilang di Dunia Politik

Menjabat Ketua DPRD Medan periode 2019-2024, tak membuat pria kelahiran Medan, 21 Agustus 1967 ini berubah. Sikapnya yang ramah dengan siapapun saat menemuinya, membuat orang lebih cepat akrab dan seakan tidak ada jarak. Dialah Hasyim SE, Ketua DPRD Medan Periode 2019-2024.

Kader sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Medan ini memiliki karir politik yang gemilang. Betapa tidak. Dia memecahkan rekor sejarah di Kota Medan sebagai etnis Tionghoa pertama yang memimpin DPRD Medan.

Hasyim tidak pernah mengira bisa duduk di legislatif. Apalagi etnis Tionghoa masih asing di dunia perpolitikan khususnya di Kota Medan.

Ternyata respon masyarakat Kota Medan akan kehadiran etnis Tionghoa di legislatif sangat baik. Dia terpilih menjadi wakil rakyat periode 2009-2014 dengan suara 4000 lebih dari Dapil III yang saat itu meliputi Kecamatan Medan Petisah, Medan Barat dan Medan Helvetia.

Hasyim mengaku menyosialisasikan dirinya bermodal pengalamannya sebagai sales yang kerap memperkenalkan diri door to door.

Hasyim SE : PPKM Darurat Demi Keselamatan dan Kesehatan Seluruh Masyarakat Medan
Menemui masyarakat di daerah pemilihannya sekaligus sosialisasi perda, belum lama ini.

Pada Muscab PDIP Medan, Hasyim dipercaya menjabat sebagai bendahara di mana Henry Jhon Hutagalung sebagai ketua dan Roby Barus sebagai sekretaris. Dua tahun duduk di legislatif, Hasyim kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan menggantikan Porman Naibaho.

Pemilu Legislatif 2014, Hasyim mencalonkan kembali dari Dapil I meliputi Medan Kota, Medan Amplas, Medan Denai dan Medan Area. Waktu itu Hasyim meraih suara tertinggi dari 50 anggota DPRD Medan dengan perolehan hampir 13.000 suara. Lalu Hasyim mencoba ikut maju jadi ketua DPC PDIP Medan pada Konfercab tahun 2015. Mayoritas PAC mendukung dan akhirnya Megawati mempercayakannya sebagai Ketua PDIP Medan periode 2015-2020.

Hasyim terpilih kembali sebagai anggota legislatif periode 2019-2024 dengan perolehan 16.000 lebih suara. Hasyim kembali dipercaya memimpin DPC PDIP Medan. Tak lama berselang, Megawati menurunkan SK menunjuk Hasyim menjadi Ketua DPRD Medan.

Menjabat sebagai Ketua DPRD Medan bukan suatu hal yang mudah. Apalagi saat ini, dia harus bersama-sama dengan partai pengusung di DPRD Medan untuk senantiasa memberi masukan kepada Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam rangka membangun Kota Medan ke arah yang lebih baik.

 

Sekilas Biodata:

Nama :    Hasyim SE ((Huang Kien Lim)

Lahir   :    Medan, 21 Agustus 1967

Istri     :    Lindawati (Ong Miau Wen)

Orang Tua

Bapak : Adi Kurniawan (Huang Cim Siong)

Ibu      : Roslina (Lie Ik Ing)

Anak   :     1. Jesslyn Wijaya (Huang Cia Yin)

2. Richard Wijaya (Huang Cin Ce).

 

Pendidikan: Fakultas Ekonomi Dharma Agung

Hobi          : Basket

Karir Politik :

  1. Tiga periode sebagai Anggota DPRD Medan.
  2. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Medan selama dua periode, 2014-2019 dan 2019-2024.
  3. Ketua DPRD Medan 2019-2024.

 

OM-zan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button