JAKARTA | okemedan. Ekonom Senior Indef Faisal Basri menilai program vaksin berbayar sebagai tindakan biadab. Apalagi, pasokan vaksin covid-19 masih terbatas dan kini dijual oleh BUMN.
Diketahui sebelumnya, mulai hari ini, Senin (12/7), masyarakat bisa mengakses vaksin berbayar melalui jaringan klinik PT Kimia Farma (Persero) Tbk. “Sejak awal memang BUMN Farmasi memandangnya sebagai peluang bisnis,” ujar Faisal melalui akun Twitter miliknya, Minggu (11/7).
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan vaksin yang bisa dibeli adalah sinopharm, yang merupakan satu dari tiga merek vaksin yang disetujui untuk program gotong royong berbayar, selain moderna dan cansino. “Untuk layanan vaksinasi gotong royong memang sudah bisa dilaksanakan secara individu dan salah satunya, bisa dilakukan di Klinik Kimia Farma untuk layanan vaksinasi individu tersebut,” katanya.
Untuk diketahui, harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Masyarakat yang ingin mengikuti layanan tersebut harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
Namun, program vaksin berbayar ini ditunda hari ini. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro menyebut penundaan dilakukan karena besarnya animo dan pertanyaan yang masuk.
Dalam pada itu, Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono, Irma Handayani dari Lapor COVID, dan Sulfikar Amir dari Socio Talket, membuat petisi menolak vaksin mandiri di Indonesia. Menurutnya, vaksin mandiri menghalangi akses masyarakat kepada vaksin virus Corona (COVID-19).
Pandu dkk merasa kebijakan vaksin mandiri tidak memiliki rasa berkeadilan. Karena itu, dia meminta agar kebijakan vaksin mandiri dihapuskan.
“Cegah agar jangan ada komersialisasi vaksin, dan memperjuangkan keadilan akses vaksin di tengah pandemi,” kata Pandu saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
OM – CNNIndonesia, detik.
