KARO | okemedan. Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Afifi Lubis menekankan pentingnya peran Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) di dalam pemerintahan. Salah satunya komunikasi pimpinan di pemerintahan terutama kepala daerah.
“Sangat penting perannya, konsep dan materi yang dibuat akan menentukan kebijakan yang dibuat diterima oleh masyarakat atau tidak. Karena itu perlu konsep yang tepat,” kata Pj Sekdaprov Afifi Lubis saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Materi dan Komunikasi Pimpinan di Aula Hotel Sinabung Hills, Jalan Kolam Renang, Berastagi, Rabu (7/7/2021) malam.
Untuk membuat konsep dan materi yang tepat, menurut Afifi, perlu pengemasan yang menarik, sesuai dengan perkembangan zaman. Dia berharap Biro Adpim bukan hanya memberikan konsep materi yang menarik.
Kreativitas, inovasi dan modern, menurutnya menjadi pegangan Biro Adpim dalam menyusun materi pimpinan. Walau terikat pada regulasi, Biro Adpim diminta untuk tidak kaku.
“Memang ASN terikat regulasi, semua harus sesuai regulasi, tetapi Biro Adpim tidak semata-mata administrator, birokrat yang kaku, harus bisa bersifat milenial,” tambah Afifi.
Menurut keterangan Kepala Biro Adpim Hendra Dermawan Siregar organisasi yang dipimpinnya terbentuk pada tahun anggaran (TA) 2021, menindaklanjuti Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena itu perlu penguatan regulasi, struktur dan anggaran agar ada keseragaman antara Pemprov dengan kabupaten/kota.
“Ini kita lakukan untuk menyatukan persepsi dan mempermudah koordinasi ke depannya sehingga dalam penyusunan materi dan kegiatan pimpinan akan lebih mudah,” terang Hendra.
Rapat koordinasi ini dihadiri 66 peserta dari kabupaten/kota se-Sumut dan 9 perwakilan OPD Pemprov Sumut dengan nara sumber pertama adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin. Hendra berharap kegiatan ini mampu meningkatkan materi dan konsep komunikasi pimpinan daerah.
“Kita akan terus koordinasi agar semakin baik dalam menyiapkan materi dan konsep komunikasi untuk pimpinan. Dengan begitu kebijakan-kebijakan pemerintah tersampaikan secara jelas kepada masyarakat ataupun internal pemerintah,” tambah Hendra.
OM-zan