LHOKSEUMAWE I okemedan, Setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan terkait penduduk miskin terbanyak di Aceh baru-baru ini, memantik isu beragam di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali juga kalangan akademisi dan kelompok kritis lainnya.
Majelis Daerah Corps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD Kahmi) Lhokseumawe dalam diskusi selesahan di Graha Insan Cita HMI Cabang Lhokseumawe, (1/3/2021) memberikan respon secara solutif untuk mengatasi kemiskinan secara jangka panjang di provinsi paling ujung pulau Sumatera itu.
Dalam diskusi tersebut muncul berbagai respon untuk mengatasi persoalan tersebut, dan salah satunya adalah membangkitkan gerakan Lembaga Zakat Infaq dan Sedekah (Lazis) secara massif di tengah-tengah masyarakat Aceh.
Dalam kesempatan itu Ketua Yayasan Himpunan Insan Cita (HIC) Terpiadi A Madjid yang juga anggota DPRK Aceh Utara menegaskan bahwa sudah terjadi kemiskinan struktural di bumi serambi mekkah.
“Mental korup dan korup fee menjadi penyumbang terbesar kemiskinan di Aceh, oleh karena itu selain menghancurkan mental korup dan korup fee, maka yang dibutuhkan sekarang kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk membangkitkan gerakan Lazis secara massif,” ungkapnya.
Untuk melakukan gerakan itu, saat ini MD Kahmi Lhokseumawe, melalui Yayasan HIC membentuk Laziskahmi. “Dengan lahirnya Laziskahmi, bisa menjadi motor penggerak bangkitnya perekonomian masyarakat, tentunya lewat zakat infaq dan sedekah, bias memberikan konstribusi positif untuk mengangkat masyarakat yang hidupnya masih miskin,” tuturnya.
Terlepas dari bagaimana pola pendataan, menurut ketua yayasan HIC yang juga anggota DPRK Aceh Utara, Terpiadi, kemiskinan di Aceh merupakan kemiskinan struktural, mental korupsi dan korupfee memberikan kontribusi besar dalam kemiskinan sosial.
Disisi lain, Ketua Pembina Yayasan HIC, Aiyub MR, menyorot kultur dan karakter masyarakat juga ikut menyumbang bengkaknya data kemiskinan di Aceh, selain adanya perbedaan indikator BPS dalam mengukur kemiskinan.
Sementara itu, pelaku ekonomi pembangunan yang diundang khusus dari Medan, Arwin Harahap, menilai bahwa kemiskinan Aceh bisa dikatagorikan kemiskinan struktural dan kultural, artinya mental korup pengelola daerah dan kultur masyarakat sama sama memberikan dampak tingginya kemiskinan, padahal dari ketersediaan anggaran (APBD) sangatlah besar, ditambah lagi dengan dana desa dan program pemerintah pusat, seperti PKH dan lain-lain.
Terlepas dari perdebatan miskin struktural dan kultural, menurut Arwin, Kahmi harus ambil peran nyata dalam merespon ini, seperti memaksimalkan fungsi Laziskahmi maupun kontribusi lain untuk mengubah kultur ‘miskin’ masyarakat maupun pengawasan kebijakan dan pola pembangunan pemerintah daerah.
Diakhir diskusi, Asri AT, salah seorang mantan ketum HMI, menyarankan agar kita tidak terlalu resah dengan data kemiskinan, apalagi terlalu membesar-besarkan isu ini. Menurut Asri, belum tentu fakta ril sama dengan angka dalam data, bisa saja isu ini menjadi konsumsi kepentingan politis dan pihak tertentu. Pun begitu Kahmi perlu menyikapinya dengan tindakan nyata.
OMD-gito
