LABUHANBATU | okemedan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya Alias “Bantut” Slsebagai Fungsi Pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Daerah Labuhanbatu.
Hal tersebut dikatakan Direktur Pusat Studi Kolektif Indonesia Fauzi Ramadhan SPd kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).
Dijelaskan Fauzi bahwa “Bantut” nya kinerja DPRD labuhanbatu belum digunakannya hak interpelasi DPRD terhadap sejumlah masalah yang terjadi di Pemerintah kabupaten Labuhanbatu, seperti pemutusan kontrak 569 guru MDTA, utang jangka pendek sebanyak 85 Miliar pada tahun 2019-2020, seperti proyek daerah, Gaji Honor daerah, Siltap Kepala Desa selama 2 bulan, kemudian persoalan pemutusan tenaga kotrak Honor BPBD, janji beasiswa, dan yang terakhir tentang pengusulan Finising Rumah Dinas Bupati sebesar Rp 7 Miliar.
“Sejak di angkatnya wakil rakyat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mengucapkan Sumpah dan janji untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan yang tertuang dalam hak interpelasi, harusnya dengan banyak persoalan yang terjadi, DPRD Labuhanbatu mempertanyakan alasan pemerintah mengenai gaji honor tidak dibayar dan lainnya yang tertuang dalam hak interpelasi DPRD,” ucapnya.
Makanya dia menilai DPRD Labuhanbatu Blbantut.
“Ya bantutlah, harusnya mereka bekerja sebagai wakil rakyat bekerja untuk melindungi hak- hak rakyat, ” tegas Fauzi
Fauzi juga menilai DPRD Labuhanbatu hanya melakukan kunjungan kerja yang kesannya hanya menghabisin uang rakyat, namun tidak bermanfaat bagi rakyat.
“Selama satu tahun ada tiga kali DPRD Labuhanbatu melakukan kunjungan kerja keluar daerah dengan alasan untuk melakukan studi banding terhadap aspek peningkatan ekonomi daerah melalui regulasi yang di bentuk oleh DPRD, namun sampai hari ini tidak ada aplikasi kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Labuhanbatu tersebut,” tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Labuhanbatu Meika Rianti Siregar yang dikonfirmasi wartawan melalu seluler tidak mengangkat telepon meski terdengar suara berdering.
OMD-ari
