MEDAN | okemedan. Anggota DPRD Medan Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Denai, Kota, Area dan Medan Denai di antaranya H Ihwan Ritonga, Dedy Aksyari Nasution (Gerindra) Hasyim SE, David Sinaga (PDIP) M.Rizki nugraha (Golkar), Afif Abdilah (Nasdem), Rudiyanto (PKS), Edi Syahputra (PAN) dan Hendra DS (Hanura) pada laporan reses pertama masa sidang pertama tahun 2020 mencatat sejumlah masukan dari masyarakat yakni masalah infrastruktur, kebersihan, administrasi kependudukan, pendidikan, sosial dan kesehatan.
Hasil reses yang dibacakan Anggota DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong SPd mengungkap sejumlah masukan dari masyarakat diantaranya meminta Pemerintah membuat kebijakan dalam pembayaran uang sekolan maupun uang kuliah di masa pandemi ini.
“Sebagian masyarakat yang kami datangi ketika reses mengeluhkan pendapatan mereka yang menurun, bahkan banyak dari orang tua siswa di PHK yang mengakibatkan kebingungan dalam memenuhi kebutuhan mereka terutama untuk membayar uang sekolagh,” ucap Ketua Fraksi PKS Kota Medan ini, Senin (18/1/2021).
Warga meminta masyarakat meringankan biaya sekolah disaat pandemi ini. “Besar harapan mereka agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang dapat meringankan beban mereka,” harapnya.
Rudiyanto juga mengatakan, pembelajaran daring yang dilaksanakan hari ini memaksa mereka merogoh biaya tambahan untuk membeli kuota.
Untuk itulah mereka menyampaikan aspirasi soal penyediaan wi fi di ruang publik. “Warga meminta Pemko menyediakan fasilitas wifi gratis di ruang publik di setiap kelurahan atau pemberian kuota internet kepada siswa,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan kesehatan dan BPJS, warga juga menyampaikan sejumlah masukan diantaranya peran rumah sakit agar maksimal dalam pelayanan dan penyediaan alat pendeteksi covid-19, warga memohon digratiskan biaya BPJS.
Rudiyanto menyampaikan, seluruh masukan dan spirasi warga melalui reses ini diharapkan mendapat respon yang baik dari Pemko Medan.
“Apa yang disampaikan warga melalui reses ini adalah aspirasi murni. Kami meminta agar direspon Pemko Medan melalui SKPD terkait. Kami juga meminta Pemko mempertimbangkan setiap kebijakan dimasa pendemi ini,” tegsnya.
Mantan Anggota DPRD Tanjungbalai ini menegaskan, tingginya persoalan sosial, penganguran dan kemiskinan diharapkan kepada Pemko Medan untuk lebih tanggap dan teliti dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
“Ingat, pemerintah yang baik dan berhasil adalah pemerintah yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan mempu memberikan pelayanan prima,” ucapnya.
OM-zan
