PANYABUNGAN I okemedan. Dampak Covid-19 membawa dampak sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Mandailing Natal misalnya, dampak pandemi ini juga telah menimbulkan keresahan bagi orang tua dan siswa sekolah.
Penundaan pelaksanaan proses belajar mengajar tatap muka kenakalan siswa di kabupaten itu mengalami kenaikan yang signifikan.
Atas kondisi ini, Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis, kepada okemedan, Minggu (17/1/2020) mendukung Pemkab Madina untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Dia mendesak Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melakukan evaluasi keputusan penundaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di kabupaten itu.
“Siapa yang bisa menjamin pandemi ini bisa berakhir bulan depan atau dua bulan yang akan datang. Jadi kalau ini tidak selesai sampai tiga tahun atau lima tahun yang akan datang akan seperti ini kita buat anak-anak kita,” tanya Erwin.
Dia menyebutkan, pelaksanaan aktivitas KBM untuk tingkat TK, SD, SMP dan SMA sederajat ini tentunya tetap dengan mengedepankan prosedur Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.
“Bila yang biasa satu kelas 40 orang, ya bisa dibuat 15 orang. Para siswa nantinya juga wajib memakai masker. Sedangkan pihak sekolah menyediakan tempat cuci tangan, ya, sesuai Protokol kesehatan lah,” tegas Erwin.
Erwin menjelaskan, penundaan belajar tatap muka yang telah berlangsung lama ini telah membuat keresahan bagi orang tua siswa, bahkan, tingkat kenakalan anak pun disebutnya menjadi semakin bertambah.
“Anak sekarang ini alasannya Daring pakai HP, padahal main game bahkan buka situs porno,” sebut Ketua Dewan.
Usulan pemberlakuan sekolah tatap muka ini sendiri telah banyak mendapat desakan dari masyarakat. Dan Pemerintah Daerah sendiri juga telah berupaya memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu, salah satunya dengan mengirimkan surat ke Gubsu.
Peraturan Bupati tentang tata cara panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di TK, Paud, SD dan SMP juga sudah keluar bahkan sejumlah persyaratan lainnya telah disiapkan.
“Saya sebagai warga Madina dan sebagai Ketua DPRD sangat mendukung keputusan Bupati apabila beliau mengambil sikap dan keputusan untuk pelaksanaan sekolah tatap muka di Madina, dan tentunya pelaksanaannya tetap menerapkan Prokes,” ujar Erwin yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Madina itu.
“Kalau memang keputusan ini didukung oleh seluruh Forkopimda kenapa tidak bisa. Sumatera Barat bisa kok,” tambah Ketua Dewan.
Erwin menilai upaya Pemkab Madina untuk melaksanakan KBM tatap muka sudah ada, namun kondisinya saat ini tersandung dengan peraturan dari Pemerintah pusat dan Provinsi.
Untuk itu dia meminta kepada Gubsu agar melihat jauh kebawah untuk tidak menyamakan kondisi Medan dan Mandailing Natal yang sekolahnya masih banyak tersentuh oleh jaringan telekomunikasi dan perkampungan.
“Jangan samakan Medan dengan Madina dong, kami disini banyakan kampung daripada perkotaan. Masyarakat yang bersosialisaisi disini saja, beda jauh dengan perkotaan,” katanya.
Sementara itu, dari data perkembangan penangan Covid-19 Mandailing Natal, Jumat (15/1/2020) jumlah orang terkonfirmasi tercatat 1 orang dan itupun merupakan pelaku perjalanan.
OMD-M1
