MEDAN I okemedan. Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, menerima kedatangan tim kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi III DPR RI bidang hukum, HAM, dan keamanan bertempat di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (12/11/2020).
Sebanyak 11 anggota Komisi III DPR RI hadir, yakni ketua tim kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi III DPR RI H Ahmad Sahroni, Marinus Gea, Bambang, Hj Adde Rosi Khoerunnisa, Romo HRM Syafi’i, Bambang Haryandi, Dipo Nusantara Pua upa, Dr Hinca IP Panjaitan XIII, H Nazaruddin Dek Gam, Mulfachri Harahap dan H Arsul Sani.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir Plt Kajati Sumut Jacob Hendrik Pattipeilohy, Kakanwil Kemenkumham Sumut Sutrisno, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto, PJU Polda Sumut, PJU Kejati Sumut, PJU Kmenkumham Sumut serta Kapolrestabes Medan dan Kapolresta Deli Serdang
Beberapa hal yang dibahas dalam kunjungan tersebut, diantaranya tentang penanganan Covid-19 di Sumut serta persiapan Pemilukada tahun 2020 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat
Selain itu, turut dibahas permasalahan lain terkait over kapasitas tahanan. Komisi III DPR RI akan menindak lanjuti kendala ini dan bertemu langsung dengan Menkopolhukam
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut memaparkan situasi Kamtibmas di Sumut saat ini aman dan kondusif. Sesuai data kuantitas yang ada, terjadi penurunan gangguan kamtibmas sebesar 26 persen.
“Dalam kurun waktu Juli sampai November 2020, kami juga telah berhasil menahan dan memusnahkan 100 kg barang bukti Narkotika yang akan masuk ke wilayah Sumut dan kami telah menindak tegas terukur para pelaku pengedaran narkotika,” jelas jenderal bintang dua tersebut.
Kapolda Sumut mengatakan, dalam upaya pencegahan Covid-19, Polda Sumut telah membentuk Tim Begu Ganjang Pemburu Covid-19, kemudian penyemprotan disinfektan, pembagian sembako dan masker, upaya pencegahan berbasis komunitas, membentuk 264 kampung tangguh, pelaksanaan Ops Yustisi dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional
Terkait pelaksanaan pilkada serentak 2020, Provinsi Sumut merupakan wilayah terbanyak yang melaksanakan Pilkada. Sesuai dengan data wilayah yang paling rawan adalah Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, dan Kabupaten Tapsel.
“Untuk seluruh anggota TNI dan Polri telah kami perintahkan menjaga netralitas dalam menghadapi pilkada di 23 Kab/Kota. Apabila ada personel yang tidak netral maka akan kami kenakan perkara disiplin dan kode etik,” tegasnya.
Martuani juga berharap permasalahan kurangnya tempat rutan dapat segera diselesaikan karena yang ada di Polda Sumut berkapasitas sebanyak 400 orang. Namun, saat ini sudah mencapai 800 orang karena kekurangan lokasi tahanan.
“Dikhawatirkan hal ini berdampak kepada penyebaran Covid-19 di rutan, uang makan sudah minus dan terjadi kerusuhan. Kami akan terapkan apa yang menjadi saran Komisi III DPR RI kepada Polda Sumut sehingga Polri dapat semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Martuani.
OM-bandi-wan
