Komite III DPD Komit Perjuangkan Tunjangan Guru Madrasah

oleh
Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara. OkeMedan/ist

OkeMedan – Jakarta. Komite III DPD RI komit memperjuangkan tunjangan guru madrasah non sarjana untuk guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam.

Hal itu terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite III DPD RI dengan Kementerian Agama membahas tunjangan profesi guru non sarjana untuk guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam, di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

RDP Komite III DPD RI bersama Kemenag dipimpin langsung Ketua Komite III Dedi Iskandar Batubara. Sementara itu Kemenag dihadiri Direktur Guru dan Madrasah Profesor Suyitno beserta jajaran petinggi di Dirjen Pendidikan Agama Islam Kemenag.

Ketua Komite III Dedi Iskandar dalam sambutannya menyampaikan tentang berbagai macam polemik pemberian tunjangan kepada guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam di daerah.

Dedi mengaku prihatin melihat banyak guru madrasah di daerah tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah.

“Kami ingin agar Kemenag memperhatikan kesejahteraan guru madrasah di seluruh Indonesia. Selama ini kami prihatin mendenggar banyak guru madrasah di daerah yang tidak diberikan tunjangan, padahal mereka telah mengabdi mendidik anak bangsa dengan penuh pengorbanan,” kata Dedi.

Komite III berharap tidak ada diskriminasi dari Kemenag dalam pemberian tunjangan profesi kepada guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam.

Wakil Ketua Komite III DPD RI Novita Anakotta mempertanyakan kenapa ada perlakuan berbeda dari Kemenag dalam memberi tunjangan bagi guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam. Padahal, kedua guru ini berada di bawah ruang lingkup Kemenag.

“Kami harapkan setelah RDP ini tidak ada lagi disparitas pemberian tunjangan dari pemerintah kepada guru non sarjana untuk guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam. Kita ingin tercipta keadilan dari pemberian tunjangan kepada semua guru di bawah Kemenag,” ujar Senator Asal Maluku ini.

Anggota DPD asal provinsi Gorontalo Abdurrahman Abubakar Bahmid sedih membayangkan wajah guru madrasah yang sudah lama mengajar, tapi tidak diberi tunjangan.

Menurutnya, perlakuan terhadap guru madrasah dari pemerintah masih kurang.

“Kita senang atlet Asian Games begitu cepat diberi penghargaan dari pemerintah, tapi kita miris di satu sisi guru madrasah yang memberikan manfaat jangka panjang mendidik anak bangsa kesejahteraannya kurang diperhatikan,” kritiknya.

Bahmid turut mempertanyakan, kenapa terjadi dualisme aturan pemberian tunjangan kepada guru PAI dan madrasah, padahal keduanya berada di bawah Kemenag.

“Kami ingin guru madrasah yang sudah memiliki kualifikasi tunjangannya segera dibayarkan oleh pemerintah. Kita kok bingung satu dirjen tapi kok keluaran aturan tunjangan yang berbeda. Ini kan membingungkan. Jadi wajar di bawah itu bingung, karena aturan dari Kemenag saja bikin aturan berbeda-beda. Kemenang bikin kami bingung. Masak sebuah kementerian besar punya aturan yang berbeda-beda,” sindirnya. OM ZAN

Berikan Komentar