DPD RI Punya Wewenang Baru Memantau dan Evaluasi Ranperda dan Perda

oleh
Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah DPD RI Gede Pasek Suardika SH MH didampingi Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara dan sejumlah anggota DPD RI diabadikan bersama Rektor Univa Medan Drs H Jamiluddin MA, Kamis (11/10/2018).OkeMedan/ZAN

OkeMedan – Medan.  DPD RI memiliki tugas dan wewenang baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peranturan Daerah  dan Peraturan Daerah. Tugas dan wewenang itu keluar pasca perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua UU MD3.

Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah DPD RI Gede Pasek Suardika SH MH mengatakan,  panitia ini merupakan alat kelengkapan yang baru dari amanat UU MD3 hasil revisi terakhir dimana mengamanatkan DPD RI sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda.

“Ada 33 anggota DPD dari 33 provinsi akan mencari masukan ke daerah sehingga ideal dan format lembaga ini seperti apa agar tanggung jawab UU MD3 kepada DPD bisa maksimal, ” jelasnya disela sela acara FGD Peran DPD RI Dalam Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah kerjasama DPD RI dengan Univa Medan di Hotel Madani,  Kamis (11/10/2018),  yang dihadiri sejumlah anggota DPD RI,  Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Medan Drs H Jamiluddin MA serta civitas Univa Medan.

Dia mengatakan Provinsi Sumatera Utara tempat yang cocok selain Jawa Timur dan Makassar serta kota-kota besar yang mempunyai prekuensi dan referensi tentang persoalan Perda.

Dia menambahkan peran DPD RI akan semakin kuat karena posisinya sehingga mampu memperkuat pembangunan dan kemakmuran daerah bukan memperkuat sentralisasi kekuasaan pusat.

Selain itu dengan adanya tugas dan wewenang baru DPD RI,  kata Gede Pasek,  ketika membangun dan membuat perda,  daerah merasa terayomi dengan adanya jembatan ke pemerintah pusat lewat wakil-wakilnya di Senanyan. Sebaliknya juga pemerintah pusat akan terbantu dan terayomi dengan adanya DPD RI sebagai jembatan ketika ada persoalan di daerah.

“Seperti baru baru ini,  kami sudah menerima pengaduan dari menteri kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait munculnya Perda Tata ruang di Riau dan kami harus menanyakan kepada pemerintah provinsi Riau apa persoalannya dan mudah-mudahan ada jalan terbaik,” katanya.

Persoalan itu juga mengharuskan DPD mencari titik harmonisasi karena tujuannya untuk rakyat.  Perda dibuat untuk mempermudah akses pembangunan dan percepatan pembangunan serta kesejahteraan daerah.

Dilanjutkan Gede Pasek,  DPD RI akan mengutamakan pembangunan daerah tetapi tidak menapikan untuk menjaga NKRI yang merupakan kewajiban bersama.  Tugas dan wewenang yang baru tersebut juga mendorong DPD untuk menertibkan perda-perda yang berdampak berkurangnya kualitas NKRI akibat daerah terlalu semangat membangun identitas lokal.  “Ini yang harus dijaga paling tidak kami akan memberikan rekomendasi yang sifatnya kepada legislasi review,  karena tidak mungkin menggunakan peradilan.  Itu sudah diatur dengan jelas,  dan juga bisa kepada eksekutif dalam bentuk rekomendasi ketika eksekutif harus lakukan perbaikan, “tegasnya.

Sementara itu Anggota DPD RI asal Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara menjelaskan kegiatan FGD ini menjadi bagian dari upaya lembaga baru DPD yang didalam UU diberi kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda.

” Saya pikir semua regulasi Ranperda dan Perda yang dihasilkan daerah itu menjadi upaya percepatan pembangunan daerah,  karena DPD ikut mengawal bagian proses ini,” ujarnya.

Dedi Iskandar Batubara yang kembali maju sebagai calon DPD RI ini menambahkan,  dengan demikian Ranperda dan Perda yang dihasilkan daerah maksimal dimulai dari naskah akademik sampai proses implementasinya.

“Peran DPD saya kira bukan menjadi ‘Polisi’  bagi daerah terkait Ranperda dan Perda yang dibuat,  namun bagaimana DPD mendorong Perda yang lahir secara maksimal dan bermanfaat bagi kepentingan daerah, ” tegas Ketua Komite III DPD RI ini.OM ZAN

Berikan Komentar