298 ASN Terpidana Korupsi se Sumut Terancam Dipecat

oleh
Juru Bicara KPK RI Febri Diansyah. okemedan/int

OkeMedan – Labuhanbatu
Propinsi Sumatera Utara posisi tertinggi dari 5 daerah keterdapatan ASN terpidana korupsi yang belum diberhentikan. Yakni, Sumatera Utara sebanyak 298 orang. Kemudian Jawa Barat sebanyak 193 orang. Riau 190 orang. NTT 183 orang dan Papua sebanyak 146 orang.

Demikian diungkapkan Juru Bicara KPK RI, Febri Diansyah, Jumat (14/9/2019) mengutip data dari data BKN.

“Sedangkan khusus untuk pegawai ASN di tingkat Provinsi yang terbanyak ada di: Prov DKI (52 orang) dan Sumut (33 orang),” bebernya.

Kata Febri, KPK melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan menjalankan fungsi _trigger mechanisme_ untuk mendorong reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap 2.357 ASN yang belum diberhentikan meskipun telah divonis bersalah melakukan korupsi.

Tertanggal 10 September 2018, ujar Febri Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran pada seluruh kepala daerah ttg Penegakan Hukum terhadap ASN yg melakukan korupsi.

Kemudian Kamis, 13 September 2018 telah ditandatangani Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan,” paparnya.

SKB tersebut berisi 5 poin dengan target pelaksanaan maksimal sampai dengan Desember 2018.

Selain itu, BKN juga telah mengirimkan Surat pada para PPK disertai lampiran daftar nama PNS/ASN yang menjadi terpidana kasus korupsi dan seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat dengan target selesai sd Desember 2018.

“Progress sejak koordinasi awal dilakukan bersama sudah lebih baik. Diharapkan dengan lebih spesifiknya data termasuk daftar nama yang diterima PPK di Kementerian ataupun Kepala Daerah, maka tindakan cepat bisa dilakukan,” imbuhnya.

Ke depan diharapkan para PPK, termasuk Kepala Daerah yang paling mengetahui apa yang terjadi pada pegawai di lingkungannya agar membangun sistem pelaporan.

Sehingga tindakan hukum yang dilakukan tidak harus menunggu hingga ribuan ASN belum diberhentikan seperti saat ini.

Para Kepala Daerah, lanjut Febri perlu memperhatikan kondisi ini agar dapat melakukan penegakan hukum yang konsisten dan tidak kompromistis dengan pelaku korupsi.

Sesuai peraturan yang berlaku, para ASN yang telah divonis melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan terkait jabatan seperti korupsi, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat.

Tambahnya, dasar hukum yang mengatur adalah Pasal 87 ayat 4b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian, Pasal 23 ayat 5e Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Serta, Pasal 23 ayat 4a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi, kami harap tidak ada keraguan lagi untuk menerapkan aturan hukum tersebut,” tandasnya.

#OM H5

Berikan Komentar